Ria Norsan Pimpin Rapat Pengendalian Inflasi, Pemprov Kalbar Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga

KLIKWARTAKU – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Dalam rapat strategis tersebut, Ria Norsan mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan ketahanan pangan di Kalimantan Barat tetap terjaga.

Pertemuan ini dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, perwakilan dunia usaha, PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran lintas sektor tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Ria Norsan mengungkapkan inflasi Kalimantan Barat hingga Semester I 2026 masih berada pada level yang terkendali. Berdasarkan data, inflasi year-on-year tercatat sebesar 2,24 persen atau masih berada dalam sasaran inflasi nasional tahun 2026 sebesar 2,5 persen ±1 persen.

“Angka ini patut kita syukuri. Namun memasuki semester kedua, kita harus tetap waspada dan bekerja lebih antisipatif,” ujar Ria Norsan.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian angka statistik, tetapi harus mampu menjamin masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan yang cukup, serta distribusi yang lancar.

Ia menjelaskan setiap daerah memiliki karakteristik inflasi yang berbeda. Saat ini inflasi tertinggi di Kalimantan Barat terjadi di Kabupaten Sintang sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen. Karena itu, strategi penanganan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Penanganan inflasi tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama di setiap daerah. Diperlukan koordinasi dan kerja sama antardaerah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah,” tegasnya.

Gubernur meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengoptimalkan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan sejumlah potensi risiko pada Semester II 2026, seperti gangguan distribusi akibat cuaca, kendala logistik, fluktuasi harga pangan, hingga perubahan pasokan BBM dan gas yang dapat memengaruhi stabilitas harga.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Ria Norsan meminta Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas strategis, terutama beras, cabai, dan bawang merah.

“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan,” pesannya.

Ia menegaskan keberhasilan pengendalian inflasi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, distributor, hingga masyarakat.

“Saya berharap sinergi seluruh pihak terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat Muhammad Saichudin menyampaikan sejumlah komoditas masih menjadi penyumbang inflasi berulang sepanjang Januari hingga Juni 2026. Minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali, sedangkan ikan kembung dan ikan baung mengalami kenaikan harga hingga lima kali.

Selain itu, beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi juga masih menjadi komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga. Kota Pontianak tercatat mengalami inflasi beras selama empat bulan berturut-turut, sementara tren serupa mulai muncul di sejumlah daerah lain seiring bergesernya musim panen.

Saichudin juga memaparkan hasil Survei Pola Perdagangan 2025 yang menunjukkan margin perdagangan dan pengangkutan beras mencapai 18,17 persen. Margin distribusi bawang putih yang sebagian besar dipasok dari luar daerah mencapai 47,98 persen, sedangkan daging sapi sebesar 21,82 persen.

“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Saichudin menyampaikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Barat telah mencapai 50,26 persen. Ia menegaskan sensus tersebut tidak berkaitan dengan perpajakan, melainkan bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pemutakhiran program perlindungan sosial.