Presiden Baru Kolombia Longgarkan Aturan Senjata Api, Hampir 700 Ribu Pemegang Izin Bisa Membawa Pistol

KLIKWARTAKU — Setelah satu dekade membatasi peredaran senjata api legal di ruang publik, Kolombia mengambil arah baru. Presiden Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang memungkinkan kembali warga pemegang izin membawa senjata terdaftar keluar dari rumah.

Kebijakan itu mencabut penangguhan yang telah berlaku sejak 2015. Selama masa tersebut, seseorang yang secara resmi memiliki izin membawa senjata tetap tidak dapat membawanya ke luar rumah tanpa memperoleh otorisasi tambahan.

De la Espriella mengatakan perubahan itu merupakan bagian dari janji kampanyenya untuk mengambil pendekatan keras terhadap kriminalitas. “Ini tidak benar ketika para kriminal dipersenjatai sampai ke gigi sementara orang baik tidak dapat membela diri,” kata dia.

Presiden menegaskan pelonggaran tersebut bukan berarti Kolombia membuka akses senjata secara bebas. Persyaratan kepemilikan dan izin tetap berlaku. Pembatasan membawa senjata tersebut sebenarnya tidak dirancang untuk menjadi kebijakan permanen.

Aturan itu diperkenalkan Presiden Juan Manuel Santos pada Desember 2015 sebagai langkah sementara untuk meningkatkan keamanan selama periode Natal dan Tahun Baru. Namun kebijakan tersebut kemudian diperpanjang setiap tahun. Yang menarik, perpanjangan itu dilakukan oleh tiga pemerintahan dengan spektrum politik berbeda.

Setelah Santos, kebijakan tersebut diteruskan Presiden konservatif Iván Duque dan kemudian Presiden sayap kiri Gustavo Petro. Selama hampir satu dekade, pemegang izin senjata tetap harus meminta izin tambahan jika ingin membawa senjata terdaftar keluar dari rumah.

De la Espriella kini menganggap kondisi tersebut telah berlangsung jauh melampaui tujuan awalnya. Ia mengatakan dekret terbaru sekadar menghapus pembatasan yang sejak awal dimaksudkan sebagai langkah sementara.

Menurut laporan media Spanyol El País, perubahan kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap hampir 700 ribu orang di Kolombia yang telah memiliki izin legal untuk membawa senjata. Mereka kini dapat membawa senjata terdaftar keluar dari rumah selama izin yang dimiliki masih berlaku dan memenuhi ketentuan hukum.

Bagi pemerintah, kebijakan tersebut merupakan cara untuk memberi ruang kepada warga yang mematuhi hukum agar dapat melindungi diri. Namun bagi kelompok oposisi, perubahan itu justru membuka pintu bagi risiko baru.

Senator Partai Green Alliance Ariel Ávila menyebut keputusan tersebut sebagai “kesalahan besar”. Menurut Ávila, senjata yang awalnya dimiliki secara legal berpotensi berpindah ke tangan kelompok kriminal.

Ia juga mempertanyakan prinsip dasar kebijakan keamanan: apakah perlindungan masyarakat harus tetap menjadi tanggung jawab aparat negara atau sebagian kewenangan itu dapat kembali berada di tangan warga sipil.

De la Espriella membantah anggapan bahwa pelonggaran aturan akan memperburuk keamanan. Ia mengatakan aparat tetap melakukan operasi terhadap pemilik dan pengguna senjata ilegal. Menurut data yang disampaikan presiden, aparat Kolombia telah menyita lebih dari 15 ribu senjata api sepanjang tahun ini.

Sebagian besar senjata tersebut, menurut De la Espriella, terkait dengan kelompok pecahan pemberontak Farc dan geng kriminal Gulf Clan. Pemerintah berusaha membedakan dua persoalan yang selama ini kerap bercampur dalam perdebatan publik: hak pemilik senjata legal dan ancaman dari senjata ilegal.

Namun, kebijakan baru tersebut tetap menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah memastikan senjata yang legal tetap berada di tangan pemiliknya. Bagi De la Espriella, perubahan aturan ini juga memiliki dimensi politik.

Saat menandatangani dekret, ia menegaskan bahwa dirinya sedang memenuhi janji yang disampaikan ketika berkampanye. “Janji seorang pria adalah kehormatannya, dan saya memiliki kehormatan. Karena itu saya menepati janji saya,” ujarnya.

Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana isu keamanan menjadi salah satu identitas politik pemerintahan baru Kolombia. De la Espriella datang dengan janji pendekatan “tangan besi” terhadap kriminalitas. Pelonggaran aturan senjata menjadi salah satu langkah paling nyata untuk menunjukkan perbedaan pendekatannya dengan kebijakan sebelumnya.

Tetapi di sisi lain, pengalaman sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa pembatasan membawa senjata pernah dipertahankan oleh pemerintahan dari kubu politik yang saling berseberangan. Kolombia kini menghadapi dilema klasik dalam kebijakan keamanan.

Di satu sisi, pemerintah ingin memberikan ruang kepada warga yang telah melewati proses legal untuk membawa senjata yang terdaftar. Di sisi lain, semakin banyak senjata berada di ruang publik, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan senjata tersebut tidak digunakan dalam tindak kriminal, konflik pribadi atau akhirnya jatuh ke tangan kelompok ilegal.

Pemerintah memilih mempertahankan kontrol terhadap kepemilikan senjata, sembari mencabut pembatasan tambahan untuk membawanya. Artinya, kebijakan baru bukanlah pembebasan senjata tanpa aturan. Namun perubahan tersebut tetap menandai pergeseran besar setelah sepuluh tahun Kolombia membatasi pemilik senjata legal membawa senjatanya ke ruang publik.

Pemerintah menyebutnya sebagai pemulihan hak warga yang patuh hukum. Pengkritik melihatnya sebagai eksperimen keamanan yang berisiko. Kini hampir 700 ribu pemegang izin menjadi bagian dari perubahan tersebut. Seberapa jauh kebijakan baru itu akan memengaruhi tingkat kriminalitas dan keamanan publik Kolombia akan menjadi ujian terbesar bagi janji “tangan besi” De la Espriella.***