klikwartaku.com
Beranda Lifestyle Prabowo Ganti Menkeu Dua Kali dalam Kurang dari Dua Tahun, Ini Daftarnya

Prabowo Ganti Menkeu Dua Kali dalam Kurang dari Dua Tahun, Ini Daftarnya

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa

KLIKWARTAKU – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian di posisi strategis pemerintahan. Kali ini, kursi Menteri Keuangan (Menkeu) kembali berganti.

Suahasil Nazara resmi ditunjuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 14 September 2026.

Pergantian ini menjadi yang kedua kalinya dilakukan Presiden Prabowo terhadap pucuk pimpinan Kementerian Keuangan sejak mulai menjabat pada 20 Oktober 2024.

Dengan pergantian tersebut, sudah ada tiga sosok yang menduduki kursi Menteri Keuangan pada pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, dan kini Suahasil Nazara.

Jumlah tiga Menteri Keuangan tersebut juga mengingatkan pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada periode 1999–2001, Gus Dur juga memiliki tiga Menteri Keuangan, yakni Bambang Sudibyo, Prijadi Praptosuhardjo, dan Rizal Ramli.

Dari Sri Mulyani ke Purbaya

Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan pertama di pemerintahan Presiden Prabowo. Ia dilantik bersama jajaran Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024.

Namun, masa jabatan tersebut tidak berlangsung hingga akhir periode pemerintahan. Pada September 2025, Presiden Prabowo melakukan reshuffle dan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya.

Purbaya resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025.

Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya menjadi perubahan besar di sektor fiskal. Sri Mulyani dikenal sebagai teknokrat yang lama menangani kebijakan fiskal, sementara Purbaya sebelumnya merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam masa kepemimpinannya, Sri Mulyani melanjutkan berbagai agenda reformasi perpajakan, termasuk implementasi Coretax atau sistem administrasi perpajakan inti.

Ia juga dikenal dengan berbagai kebijakan perpajakan, termasuk Tax Amnesty yang pertama kali diterapkan pada 2016 dan kemudian dilanjutkan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022.

Pada masa Sri Mulyani, pemerintah juga menghadapi tantangan menjaga penerimaan negara sekaligus mengendalikan defisit APBN.

Purbaya Bawa Pendekatan Fiskal Berorientasi Pertumbuhan

Setelah menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa membawa pendekatan yang lebih agresif untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat perhatian adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada lima bank umum mitra.

Dana tersebut ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor ekonomi.

Purbaya juga mendorong agar dana pemerintah yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia dapat lebih banyak masuk ke sistem keuangan sehingga aktivitas ekonomi dan pembiayaan masyarakat bisa bergerak lebih cepat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun, perjalanan Purbaya sebagai Menteri Keuangan ternyata hanya berlangsung sekitar satu tahun.

Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo kembali melakukan pergantian.

Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan Ketiga

Suahasil Nazara kini dipercaya memegang kendali Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan dan telah menduduki posisi tersebut sejak 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Pengalaman panjang tersebut membuat Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengangkatannya dinilai membawa kembali sosok teknokrat berpengalaman ke posisi bendahara negara.

Reuters melaporkan bahwa Suahasil memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal dan dipandang sebagai figur yang dapat membantu menjaga kredibilitas serta disiplin fiskal pemerintah.

Di posisi barunya, Suahasil menghadapi pekerjaan yang tidak ringan.

Ia harus menjaga keseimbangan antara ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan menjaga kesehatan APBN, kepercayaan investor, stabilitas fiskal, serta batas defisit anggaran.

Dengan pengangkatan Suahasil, perjalanan Menteri Keuangan di era Prabowo kini memasuki babak ketiga.

1. Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan pertama pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia dilantik pada 21 Oktober 2024 dan menjabat hingga September 2025.

Sri Mulyani merupakan salah satu tokoh ekonomi Indonesia yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan maupun lembaga keuangan internasional.

Pada pemerintahan Prabowo, ia melanjutkan agenda reformasi perpajakan dan transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax.

Sri Mulyani juga memiliki rekam jejak panjang dalam kebijakan fiskal, termasuk Tax Amnesty 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela pada 2022.

Setelah Presiden Prabowo melakukan reshuffle pada September 2025, Sri Mulyani menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Proses serah terima jabatan berlangsung pada 9 September 2025.

2. Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya menjadi Menteri Keuangan kedua di era Prabowo.

Ia dilantik pada 8 September 2025 setelah menggantikan Sri Mulyani. Sebelum masuk ke kabinet, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

Salah satu kebijakan yang paling dikenal selama masa kepemimpinannya adalah penempatan dana pemerintah Rp200 triliun ke lima bank umum.

Kebijakan tersebut diharapkan memperbesar likuiditas perbankan, memperluas penyaluran kredit, dan mendorong aktivitas ekonomi.

Namun, setelah sekitar satu tahun menjabat, Purbaya kembali digantikan.

3. Suahasil Nazara

Suahasil menjadi Menteri Keuangan ketiga pada pemerintahan Prabowo.

Ia sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting karena Kementerian Keuangan kini menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara belanja pemerintah, penerimaan negara, defisit APBN, kebijakan subsidi, pembiayaan pembangunan, dan kepercayaan pasar.

Pergantian Purbaya kepada Suahasil juga menjadi perhatian pasar. Sejumlah analis menilai pengalaman teknokratik Suahasil dapat membantu memberikan kepastian dan stabilitas dalam pengelolaan fiskal.

Tiga Menteri Keuangan di Era Prabowo, Sama seperti Gus Dur

Menariknya, tiga sosok Menteri Keuangan dalam satu periode pemerintahan bukan sesuatu yang sepenuhnya baru.

Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada periode 1999–2001 juga memiliki tiga Menteri Keuangan.

Ketiganya adalah Bambang Sudibyo, Prijadi Praptosuhardjo, dan Rizal Ramli.

Bambang Sudibyo

Bambang Sudibyo merupakan Menteri Keuangan pertama pada pemerintahan Gus Dur.

Ia menjabat mulai 26 Oktober 1999 hingga 23 Agustus 2000.

Saat itu, Indonesia masih berada dalam fase pemulihan setelah dihantam krisis moneter 1997–1998.

Kebijakan pemerintah ketika itu banyak diarahkan untuk menjaga keberlanjutan anggaran sekaligus menghidupkan kembali sektor riil.

Prijadi Praptosuhardjo

Setelah Bambang Sudibyo, posisi Menteri Keuangan ditempati Prijadi Praptosuhardjo.

Prijadi menjabat sejak 23 Agustus 2000 hingga 12 Juni 2001.

Sebelum masuk pemerintahan, Prijadi dikenal sebagai profesional perbankan dan memiliki pengalaman panjang di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pada masa kepemimpinannya, sejumlah kebijakan teknis di bidang fiskal, perpajakan, pembiayaan dan perumahan disusun pemerintah.

Rizal Ramli

Rizal Ramli menjadi Menteri Keuangan ketiga pada pemerintahan Gus Dur.

Ia menjabat mulai 12 Juni hingga 9 Agustus 2001.

Masa jabatannya sangat singkat karena pemerintahan Gus Dur berakhir pada Juli 2001.

Salah satu agenda yang dihadapi Rizal Ramli adalah pembahasan revisi APBN 2001 bersama DPR.

Karena masa jabatannya yang singkat, ruang bagi Rizal untuk menjalankan agenda fiskal jangka panjang sebagai Menteri Keuangan relatif terbatas.

Pergantian Menkeu Jadi Sorotan

Dengan pengangkatan Suahasil Nazara, posisi Menteri Keuangan kembali berubah untuk kedua kalinya sejak Presiden Prabowo memimpin pemerintahan.

Secara politik, pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun, posisi Menteri Keuangan memiliki arti lebih luas karena kebijakan yang diambil langsung berkaitan dengan APBN, pajak, belanja negara, utang, subsidi, investasi, dan kondisi perekonomian nasional.

Karena itu, perhatian publik kini tertuju pada arah kebijakan fiskal yang akan dibawa Suahasil Nazara.

Tantangannya adalah bagaimana menjaga APBN tetap sehat, memastikan belanja pemerintah efektif, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo.

Satu hal yang pasti, sejak Prabowo mulai memimpin pada Oktober 2024, kursi Menteri Keuangan telah mengalami dua kali pergantian.

Dari Sri Mulyani, beralih kepada Purbaya Yudhi Sadewa, dan kini berada di tangan Suahasil Nazara.

Perjalanan tersebut membuat pemerintahan Prabowo kini tercatat memiliki tiga Menteri Keuangan dalam waktu kurang dari dua tahun, jumlah yang sama dengan pemerintahan Gus Dur pada 1999–2001.

Bagikan:

Iklan