Pejabat Korea Selatan Dipecat Usai Usul “Impor Perempuan Asing” Demi Tingkatkan Angka Kelahiran
KLIKWARTAKU — Seorang pejabat daerah di Korea Selatan menuai kecaman luas setelah melontarkan pernyataan kontroversial tentang upaya meningkatkan angka kelahiran. Akibat ucapannya itu, ia akhirnya dikeluarkan dari partai politik yang menaunginya.
Kim Hee-soo, Kepala Kabupaten Jindo di Provinsi Jeolla Selatan, dipecat dari Partai Demokrat Korea Selatan setelah mengusulkan agar negaranya “mengimpor perempuan muda” dari negara lain, seperti Vietnam atau Sri Lanka. Pernyataan tersebut disampaikan Kim dalam sebuah forum dialog publik yang disiarkan secara langsung pekan lalu.
Dalam forum tersebut, Kim menyebut perempuan asing itu nantinya bisa dinikahkan dengan pria muda di daerah pedesaan Korea Selatan yang mengalami penyusutan jumlah penduduk. Ucapan ini langsung memicu gelombang kemarahan publik, kecaman kelompok masyarakat sipil, hingga protes diplomatik dari Vietnam.
Baca Juga:
Pernyataan Kim muncul di tengah krisis demografi serius yang dihadapi Korea Selatan. Negara berpenduduk sekitar 50 juta jiwa itu saat ini mencatatkan tingkat kelahiran terendah di dunia. Sejumlah proyeksi bahkan memperkirakan populasi Korea Selatan dapat menyusut hingga setengahnya dalam 60 tahun mendatang jika tren ini terus berlanjut.
Namun, alih-alih mendapat dukungan, komentar Kim justru dianggap merendahkan perempuan dan kelompok migran. Kedutaan Besar Vietnam di Seoul secara terbuka mengecam pernyataan tersebut melalui unggahan di media sosial. Dalam pernyataannya, Kedutaan Vietnam menilai ucapan Kim bukan sekadar persoalan pilihan kata, melainkan mencerminkan nilai dan sikap terhadap perempuan migran serta kelompok minoritas.
Upaya Kim untuk meredam kemarahan publik dengan menyampaikan permintaan maaf sehari setelah forum tersebut tampaknya tidak membuahkan hasil. Ia mengakui bahwa bahasa yang digunakannya tidak pantas, meski berdalih maksud awalnya adalah untuk menyoroti persoalan kependudukan di wilayah pedesaan.
Baca Juga:
Pemerintah Provinsi Jeolla Selatan juga turut menyampaikan permintaan maaf resmi. Pemerintah daerah itu menyatakan penyesalan mendalam atas pernyataan Kim yang dinilai telah melukai perasaan masyarakat Vietnam dan kaum perempuan secara luas.
Petinggi Partai Demokrat Korea Selatan akhirnya mengambil sikap tegas. Dewan Tertinggi partai secara bulat memutuskan untuk mengeluarkan Kim dari keanggotaan partai. Keputusan tersebut diumumkan kepada media pada Senin waktu setempat.
Sementara itu, sejumlah aktivis hak perempuan dan migran dilaporkan berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kabupaten Jindo. Aksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap pernyataan Kim sekaligus menuntut kebijakan kependudukan yang lebih berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia.***
Baca Juga:
Artikel Terkait
