Cetak Pemimpin Adaptif, BPSDM Hukum Buka PKN Tingkat II dan PKA Tahun 2026
KLIKWARTAKU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV sekaligus Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan LXXVI dan LXXVII Tahun 2026. Pembukaan ini menandai dimulainya proses penempaan pemimpin strategis sektor hukum yang adaptif, transformatif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Rabu 3 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat tinggi dari Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta perwakilan Mabes Polri. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam agenda strategis nasional ini.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyambut positif penyelenggaraan pelatihan ini dan menegaskan relevansinya bagi penguatan kapasitas kepemimpinan di daerah.
Baca Juga:
“Pelatihan ini bukan sekadar formalitas pengembangan karier. Ini adalah investasi nyata bagi lahirnya pemimpin-pemimpin yang mampu menggerakkan perubahan di unit kerja masing-masing, termasuk di Kalimantan Barat. Kami mendorong seluruh peserta dari wilayah kami untuk memanfaatkan setiap sesi pembelajaran demi menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Jonny.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar persoalan teknis, melainkan tantangan perubahan paradigma kepemimpinan. Peserta PKN Tingkat II dituntut hadir sebagai pemimpin strategis yang mampu meruntuhkan ego sektoral dan mengatasi fragmentasi sistem, melalui empat pilar utama: transformasi layanan hukum digital yang inklusif, integrasi data hukum nasional, harmonisasi kebijakan dan iklim investasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang agile.
Sementara peserta PKA didorong untuk menerjemahkan kebijakan strategis ke dalam manajemen kinerja yang nyata sebagai motor penggerak pelayanan publik di lapangan.
Baca Juga:
Hal menarik dalam pelatihan tahun ini adalah penerapan sistem penilaian sikap dan perilaku berbasis digital yang menggantikan sistem sebelumnya. Melalui aplikasi self-assessment, peserta akan dievaluasi pada tiga kompetensi utama kepemimpinan: integritas, kerja sama, dan kemampuan mengelola perubahan sekaligus menjadi sarana refleksi dan pemantauan perkembangan peserta oleh mentor.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Dr. Agus Sudradjat, yang membacakan sambutan Kepala LAN RI, mengingatkan bahwa keberhasilan pemimpin ke depan tidak lagi diukur dari banyaknya kegiatan atau besarnya anggaran yang diserap, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut enam kompetensi yang wajib dibangun peserta, yakni strategic foresight, policy leadership, collaborative leadership, digital leadership, change leadership, dan ethical leadership.
Dengan tema “Kepemimpinan Adaptif Sektor Hukum: Akselerasi Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Terpadu Melalui Integrasi Layanan Digital demi Resiliensi dan Daya Saing Bangsa”, pelatihan ini diharapkan menjadi laboratorium kepemimpinan yang melahirkan inovasi konkret demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga:
Artikel Terkait
