Walhi: Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Berisiko Perluas Eksploitasi SDA
KLIKWARTAKU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029.
Walhi menilai target tersebut berpotensi mendorong perluasan eksploitasi sumber daya alam (SDA) serta mengancam ruang hidup masyarakat, terutama kelompok rentan di wilayah pesisir, pedesaan, dan kawasan adat.
Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi Nasional, Patria Rizky Ananda, mengatakan pemerintah saat ini cenderung mengandalkan dorongan investasi dan ekspansi usaha untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.
Baca Juga:
“Untuk menuju delapan persen, pemerintah akan mendorong kebijakan yang mendukung investasi dan ekspansi usaha,” ujar Patria.
Menurut dia, arah kebijakan tersebut berpotensi memperluas industri ekstraktif, termasuk perkebunan kelapa sawit serta hilirisasi tambang mineral kritis.
Walhi juga menyoroti dampak yang telah dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri dan pertambangan. Salah satunya terjadi di Pulau Obi, Maluku Utara, di mana aktivitas industri nikel disebut membuat nelayan harus melaut lebih jauh dari biasanya.
Baca Juga:
“Nelayan sudah harus melaut lebih jauh. Padahal perahu mereka bermesin kecil sehingga tidak bisa menjangkau wilayah yang lebih jauh,” kata Patria.
Ia mempertanyakan dampak pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kelompok masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta warga di wilayah pesisir dan pulau kecil.
Selain itu, Walhi juga menilai peningkatan pertumbuhan ekonomi selama ini beriringan dengan kenaikan emisi karbon nasional. Berdasarkan data yang disampaikan, emisi Indonesia pada 2024 tercatat meningkat dibanding tahun sebelumnya, terutama dari sektor energi, industri, transportasi, dan eksploitasi bahan bakar.
Baca Juga:
Karena itu, Walhi mendorong pemerintah memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati korporasi besar, tetapi juga masyarakat luas.
“Masyarakat, kelompok rentan, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, mereka yang tinggal di pesisir dan pulau kecil harus merasakan manfaatnya. Jangan sampai ruang hidup mereka direnggut atas nama pertumbuhan ekonomi,” tegas Patria.***
Baca Juga:
Artikel Terkait
