Beranda Nasional Korupsi Akan Dikejar hingga Pensiun, Mensos Tegaskan Zero Tolerance

Korupsi Akan Dikejar hingga Pensiun, Mensos Tegaskan Zero Tolerance

Oleh Faisal Rizal - 6 Juni 2026, 11:57

KLIKWARTAKU – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial agar tidak terlibat praktik korupsi. Menurutnya, pelaku korupsi akan tetap dimintai pertanggungjawaban hukum meski telah memasuki masa pensiun.

“Tidak ada zona aman untuk korupsi. Tidak kena sekarang, nanti. Tidak kena nanti, pensiun kena,” tegas Saifullah Yusuf, Jumat 5 Juni 2026.

Peringatan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat integritas internal menjelang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026. Ia menegaskan tidak ada tempat bagi aparatur yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Mensos mengatakan komitmen pemberantasan korupsi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya integritas di lingkungan kementerian dan lembaga negara.

“Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah, bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya,” ujarnya.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, Mensos menginstruksikan seluruh pimpinan unit dan kepala satuan kerja (satker) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan masing-masing.

Ia juga menegaskan akan menerapkan prinsip tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap pelanggaran korupsi. Sanksi tegas akan diberikan kepada pimpinan satker yang terbukti lalai atau sengaja membiarkan adanya indikasi tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Kementerian Sosial membentuk tim khusus untuk mendalami polemik dugaan penggelembungan harga (markup) dalam pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Tim tersebut dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo bersama Inspektur Jenderal Kemensos. Selain melakukan evaluasi dan investigasi internal, tim juga telah membebastugaskan dua pejabat guna memperlancar proses pemeriksaan terkait pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat.