Eks Pejabat AS Kritik Pentagon Bungkam soal Serangan Sekolah Iran yang Tewaskan 168 Orang
KLIKWARTAKU — Sejumlah mantan pejabat Amerika Serikat mengkritik sikap Pentagon yang dinilai kurang transparan terkait serangan mematikan ke sebuah sekolah dasar di Iran awal tahun ini.
Sedikitnya lima mantan pejabat, termasuk mantan penasihat hukum militer senior, menilai Pentagon tidak memberikan penjelasan memadai mengenai kemungkinan keterlibatan militer AS dalam insiden tersebut.
Serangan rudal yang menghantam sekolah di Minab pada 28 Februari 2026 itu dilaporkan menewaskan 168 orang, termasuk sekitar 110 anak-anak menurut otoritas Iran. Peristiwa ini terjadi pada fase awal konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Baca Juga:
Hingga dua bulan setelah kejadian, Pentagon hanya menyatakan bahwa insiden tersebut masih dalam penyelidikan. Sikap ini dinilai tidak lazim dibandingkan kasus serupa sebelumnya.
Mantan penasihat hukum Angkatan Udara AS, Rachel E VanLandingham, mengatakan respons pemerintah saat ini menyimpang dari praktik sebelumnya yang biasanya lebih terbuka. “Ada komitmen terhadap hukum perang di masa lalu, namun kini yang hilang adalah akuntabilitas dan upaya memastikan kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Laporan media AS sebelumnya menyebut penyelidik militer menduga rudal Amerika kemungkinan secara tidak sengaja menghantam sekolah akibat kesalahan koordinat target. Namun hingga kini Pentagon belum mengonfirmasi laporan tersebut.
Baca Juga:
Presiden Donald Trump sempat menyatakan Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu tanpa menyertakan bukti. Ia juga mengaku tidak mengetahui laporan yang menyebut keterlibatan militer AS. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi dan menegaskan bahwa militer AS tidak menargetkan warga sipil.
Namun, sejumlah mantan pejabat menilai sikap bungkam ini tidak dapat diterima. Wes Bryant menyebut penyelidikan formal biasanya hanya dilakukan jika ada indikasi kuat keterlibatan militer AS. “Jika investigasi dilakukan, itu berarti ada kemungkinan besar keterlibatan. Tapi mereka tidak mau mengakuinya,” katanya.
Tekanan juga datang dari anggota Kongres dari Partai Demokrat yang telah berulang kali meminta klarifikasi kepada Pentagon, namun tidak mendapatkan jawaban substantif.
Baca Juga:
Dalam sejumlah kasus sebelumnya—seperti serangan drone di Kabul pada 2021 dan pemboman rumah sakit di Kunduz pada 2015—militer AS relatif lebih cepat mengakui tanggung jawab dan memberikan penjelasan kepada publik.
Analis menilai minimnya transparansi dalam kasus Minab berpotensi merusak kredibilitas pemerintah AS, terutama dalam isu perlindungan warga sipil di zona konflik. Sementara itu, akses independen ke lokasi kejadian masih terbatas. Misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaporkan belum mendapat izin dari otoritas Iran untuk melakukan investigasi langsung di lokasi.
Kasus ini menambah sorotan terhadap dinamika konflik di Timur Tengah sekaligus memunculkan pertanyaan besar terkait akuntabilitas militer dalam operasi bersenjata modern.***
Baca Juga:
Artikel Terkait
