klikwartaku.com
Beranda Ekonomi Survei Poltracking: Program Makan Bergizi Gratis Paling Dirasakan, Kepuasan Publik Capai 55%

Survei Poltracking: Program Makan Bergizi Gratis Paling Dirasakan, Kepuasan Publik Capai 55%

Ilustrasi MBG

KLIKWARTAKU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei Poltracking Indonesia mencatat 55 persen publik menyatakan puas terhadap program tersebut.

Survei yang digelar pada 2–8 Maret 2026 melibatkan 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling, margin of error ±2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti Utama Poltracking, Masduri Amwari, mengungkapkan MBG menjadi program paling dominan dirasakan manfaatnya oleh publik. Sebanyak 36,5 persen responden menilai program ini sebagai yang paling bermanfaat dibanding program lainnya.

“Publik merasa 36,5 persen MBG adalah program yang paling bermanfaat, diikuti bantuan subsidi upah 11 persen, layanan kesehatan gratis 9,6 persen, KIP 8,6 persen, dan KIS 7,2 persen,” ujar Masduri dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Poltracking, Senin (13/4/2026).

Selain unggul dari sisi manfaat, MBG juga dinilai sebagai program paling tepat sasaran. Sebanyak 32,1 persen responden menilai program ini tepat mengenai kelompok penerima manfaat.

Posisi berikutnya ditempati Kartu Indonesia Pintar (10,4 persen), bantuan subsidi upah (9,1 persen), Kartu Indonesia Sehat (8,9 persen), dan layanan kesehatan gratis (8,5 persen).

Temuan lain menunjukkan tingkat kesadaran publik terhadap program MBG sangat tinggi, mencapai 88 persen. Namun, tingkat kepuasan masih berada di angka 55 persen, menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam implementasi program.

Masduri menilai pemerintah perlu memperkuat komunikasi strategis untuk meningkatkan penerimaan publik. Selain itu, berbagai masukan masyarakat juga harus menjadi perhatian agar pelaksanaan program semakin optimal.

“Pemerintah perlu melakukan komunikasi strategis untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap MBG. Yang paling fundamental tentu memperbaiki berbagai catatan dan masukan masyarakat terhadap program ini,” tegasnya. **

Bagikan:

Iklan