Kapolri Launching Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres
KLIKWARTAKU — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO di 11 Polda serta 22 satuan kerja pada tingkat Polres. Peresmian tersebut dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Januari 2026.
Adapun 11 Polda dan 22 Polres yang telah dilaunching Direktorat PPA-PPO meliputi Polda Metro Jaya dengan lima Polres jajaran, Polda Jawa Timur dengan lima Polres, Polda Sumatera Selatan dengan empat Polres, Polda Jawa Barat dengan dua Polres, Polda Jawa Tengah dengan lima Polres, serta masing-masing Polda Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.
Sigit mengatakan, pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda dan Polres merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan, anak serta kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang.
Baca Juga:
“Permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan, dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO semua korban bisa terlayani dengan baik,” kata Sigit.
Sigit menjelaskan, sejak Direktorat PPA-PPO dibentuk di tingkat Mabes Polri, jajaran kepolisian telah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah itu bertujuan untuk membangkitkan keberanian korban agar tidak ragu melapor kepada kepolisian, karena mereka akan terlindungi.
“Jika pelayanan dan perlindungan tidak diberikan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan trauma psikologis terhadap korban,” jelasnya.
Baca Juga:
Sigit menyatakan, Direktorat PPA-PPO Polri juga akan memperkuat kolaborasi dan kerja sama dengan kementerian, lembaga serta seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak luar negeri.
Menurut Sigit, kerja sama tersebut penting mengingat masih maraknya kasus perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban setelah tergiur janji pekerjaan di luar negeri melalui jalur tidak resmi.
“Di satu sisi ada korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di dalam negeri. Di sisi lain, banyak terjadi peristiwa people smuggling, di mana warga negara kita tertipu janji pekerjaan namun akhirnya menjadi korban di luar negeri. Di sini kami bekerja agar hal tersebut bisa dihindari,” ujarnya.
Baca Juga:
Sigit berharap, kehadiran Direktorat PPA-PPO Polri mampu mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang serta memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Dia juga berharap peluncuran Direktorat PPA-PPO tersebut menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan kelompok rentan.
“Ini momentum yang harus didorong agar perlindungan terhadap perempuan, anak serta korban people smuggling benar-benar bisa dimaksimalkan. Kami juga akan terus meningkatkan profesionalitas personel dan membuka ruang kesetaraan gender,” pungkasnya. ***
Baca Juga:
Artikel Terkait
