Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Ormas Berkontribusi dalam Menjaga Persatuan dan Pembangunan Daerah
KLIKWARTAKU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Badan Musyawarah Masyarakat Bima (DPD BMMB) Provinsi Kalimantan Barat Periode 2026–2030 di Aula Universitas Panca Bhakti Pontianak, Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalbar menjadi wujud dukungan terhadap penguatan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tertib administrasi, berlandaskan hukum, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Minggu (19/7).
Kegiatan dihadiri oleh jajaran Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah BMMB, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, paguyuban etnis, serta masyarakat Bima-Dompu di Kalimantan Barat. Prosesi pelantikan diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, menyanyikan lagu kebangsaan dan Mars BMMB, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan, pengucapan sumpah jabatan, penyerahan pataka, serta penandatanganan berita acara.
Dalam sambutannya, Ketua DPD BMMB Kalimantan Barat menyampaikan komitmen kepengurusan baru untuk memperkuat persatuan masyarakat Bima di Kalimantan Barat, membangun sinergi dengan berbagai paguyuban etnis, serta berkontribusi aktif dalam menjaga kerukunan dan mendukung pembangunan daerah. Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pengurus Pusat BMMB yang menekankan pentingnya soliditas organisasi dan peningkatan peran sosial kemasyarakatan, sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru sebagai bagian dari upaya memperkuat harmoni sosial.
Baca Juga:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat persatuan, menjaga stabilitas sosial, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat berkomitmen memberikan pembinaan dan pendampingan kepada organisasi kemasyarakatan agar mampu menjalankan perannya secara profesional, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi yang kuat dan taat hukum akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berdaya,” ujar Jonny.
Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi kemasyarakatan, sekaligus memberikan layanan konsultasi dan pendampingan terkait legalitas serta administrasi organisasi.
Baca Juga:
Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan hukum di daerah. Sinergi antara pemerintah dan ormas diharapkan mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang rukun, tertib, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kalimantan Barat.
Artikel Terkait
