Lale Minta Indikator Jelas Status Siaga Kekeringan Kota Tangerang
Lale mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Tangerang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Namun, menurutnya, penetapan status siaga darurat perlu didukung indikator kuantitatif yang jelas serta evaluasi terhadap pelaksanaannya.
“BPBD Kota Tangerang merekomendasikan status siaga darurat kekeringan di bulan Juli sampai Oktober tahun 2026. Apa indikator kuantitas yang digunakan untuk menetapkan status tersebut dan bagaimana evaluasi pelaksanaannya?” ujar Lale.
Baca Juga:
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mahdiar menjelaskan, penetapan status siaga darurat hidrometeorologi dilakukan berdasarkan koordinasi dan rapat bersama Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menurut Mahdiar, data BMKG menunjukkan wilayah Banten telah memasuki musim kemarau. Berdasarkan pembahasan lanjutan, kondisi tersebut berpotensi berlangsung hingga awal 2027, meskipun hujan masih berpeluang terjadi pada Oktober hingga Desember.
“Pastinya penerapan status siaga hidrometeorologi itu tidak bisa kita putuskan dengan sendiri dan harus ada pelaksanaan rapat dengan tim reaksi cepat penanganan bencana yang di dalamnya sudah termasuk dari BMKG,” jelasnya.
Baca Juga:
Ia mengatakan, penetapan status siaga juga menjadi langkah administratif sekaligus bagian dari kesiapsiagaan pemerintah daerah sebelum kondisi berkembang menjadi keadaan darurat. Dengan status tersebut, pemerintah dapat meningkatkan langkah antisipasi apabila kekeringan semakin memburuk.
Dari sisi ketersediaan air bersih, Mahdiar menyebut pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) saat ini telah menjangkau hampir 70 persen masyarakat Kota Tangerang. Sejumlah wilayah masih menghadapi keterbatasan layanan, antara lain kawasan timur seperti Ciledug dan Larangan.
“Yang kemarin menjadi kendala adalah crossing yang melewati jalan tol. Mudah-mudahan di 2027 bisa terakomodasi dan bisa terlaksana pemenuhan sampai ke wilayah di sana,” katanya.
Baca Juga:
BPBD juga menyiapkan langkah antisipasi jika ketersediaan air baku dari Sungai Cisadane menurun. Salah satunya dengan melakukan pendalaman pada titik intake PDAM.
Selain itu, sekitar 240 titik sumber air telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terjadi kondisi terburuk.
“Kalau itu sudah worst case-nya terjadi, ada kurang lebih 240 titik sumber air yang sudah dibuat oleh teman-teman Perkim dan sampai ke sini memang itu masih berfungsi,” ujar Mahdiar.
Baca Juga:
Selain pemenuhan air bersih, BPBD Kota Tangerang memperkuat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat. Koordinasi lintas wilayah dilakukan untuk bertukar informasi mengenai potensi bencana, termasuk kondisi aliran Sungai Cisadane.
BPBD juga mengembangkan pemantauan secara real time melalui aplikasi Sipantau serta mendorong pemasangan sirene peringatan dini di sejumlah RW yang berpotensi mengalami banjir.
“Kami koordinasi lebih lanjut dan semuanya sudah bisa kita lihat real time di aplikasi Sipantau. Itu kaitan dengan early warning system-nya,” pungkasnya.***
Baca Juga:
Artikel Terkait
