Beranda Nasional Pemerintah Pertahankan Subsidi Tepat Sasaran Lewat Penyesuaian Pertamax

Pemerintah Pertahankan Subsidi Tepat Sasaran Lewat Penyesuaian Pertamax

Oleh Faisal Rizal - 14 Juni 2026, 11:49

KLIKWARTAKU – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dilakukan untuk menjaga keberlanjutan anggaran negara di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan langkah tersebut diperlukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Menurutnya, harga Pertamax sebagai BBM non-subsidi memang mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang saat ini mengalami tekanan akibat ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi global.

“Namun perlu dicatat, setelah penyesuaian menjadi Rp16.250 per liter, harga Pertamax masih termasuk yang termurah di ASEAN,” kata Fifi, Sabtu 13 Juni 2026.

Ia menjelaskan harga BBM dengan tingkat oktan setara di sejumlah negara Asia Tenggara masih berada di atas harga Pertamax. Di Thailand, misalnya, harga bensin setara RON 92/RON 95 mencapai sekitar Rp28.910 per liter, sedangkan di Filipina sekitar Rp22.158 per liter.

Sementara itu, harga BBM di Laos tercatat lebih dari Rp31 ribu per liter, Myanmar mendekati Rp26 ribu per liter, dan Singapura mencapai sekitar Rp42.971 per liter.

Meski melakukan penyesuaian pada Pertamax, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar bertahan di level Rp6.800 per liter.

Fifi menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang menjadi sasaran utama program subsidi energi.

“Artinya, pelindungan kepada masyarakat yang paling membutuhkan tetap dijaga. Kepentingan warga memang selalu menjadi dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Menurut dia, apabila harga Pertamax terus dipertahankan di bawah harga keekonomian, beban anggaran negara akan semakin besar. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan program jaminan sosial.

Karena itu, penyesuaian harga Pertamax dinilai penting untuk mengembalikan fungsi subsidi agar lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.