Mulai Tinggalkan Dolar: BI dan Bank Sentral Tiongkok Perluas Kerja Sama Keuangan, Transaksi Rupiah-Renminbi Kian Diperkuat
KLIKWARTAKU – Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Tiongkok (People’s Bank of China/PBOC) memperdalam kerja sama keuangan bilateral dengan memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara, memperkuat sistem pembayaran, hingga menjajaki peningkatan nilai kerja sama pertukaran mata uang (currency swap). Langkah ini menjadi sinyal semakin eratnya hubungan ekonomi dan keuangan antara Indonesia dan Tiongkok di tengah ketidakpastian global.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Pertemuan Tingkat Tinggi yang mempertemukan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBOC Pan Gongsheng di Shanghai, Tiongkok, pada 11 Juni 2026.
Dalam pertemuan itu, kedua bank sentral sepakat menjajaki peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA). Skema ini memungkinkan kedua negara saling menyediakan likuiditas dalam mata uang masing-masing guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan mendukung transaksi perdagangan.
Baca Juga:
Di saat yang sama, BI dan PBOC juga mempercepat agenda dedolarisasi transaksi bilateral melalui perluasan penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam aktivitas perdagangan dan investasi antara kedua negara.
Salah satu capaian penting adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BI, PBOC, dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) terkait penguatan kerangka LCT yang mencakup Indonesia dan Hong Kong.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara sekaligus memperdalam integrasi pasar keuangan kawasan. Namun, langkah ini juga menegaskan semakin besarnya peran Renminbi dalam ekosistem keuangan regional, termasuk Indonesia.
Baca Juga:
Selain itu, BI dan PBOC resmi meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia-Tiongkok. Sistem ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi ritel secara langsung menggunakan aplikasi pembayaran yang terhubung di kedua negara.
Melalui skema tersebut, jaringan layanan pembayaran lintas negara menjadi semakin luas. Tercatat sebanyak 191 penyedia jasa pembayaran di Tiongkok dan 24 penyedia jasa pembayaran di Indonesia akan terhubung dalam ekosistem QR lintas batas.
Dari sisi infrastruktur keuangan, Bank Mandiri ditetapkan sebagai peserta langsung atau direct participant dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS), sistem pembayaran internasional yang dikembangkan Tiongkok.
Baca Juga:
Keikutsertaan Bank Mandiri dalam CIPS diharapkan mempercepat proses kliring dan penyelesaian transaksi perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Namun di sisi lain, langkah tersebut menunjukkan semakin terintegrasinya sistem pembayaran nasional dengan infrastruktur keuangan yang dikembangkan Beijing.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kerja sama ke depan akan difokuskan pada penguatan transaksi mata uang lokal, pengembangan infrastruktur keuangan, serta perluasan kolaborasi antarbank sentral.
Salah satu agenda strategis yang tengah disiapkan adalah pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia. Kehadiran lembaga ini nantinya akan mempermudah penyelesaian transaksi menggunakan mata uang Renminbi secara langsung di dalam negeri.
Baca Juga:
Senada dengan itu, Gubernur PBOC Pan Gongsheng menyatakan Indonesia dan Tiongkok memiliki tanggung jawab bersama untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan sebagai dua kekuatan ekonomi penting di kawasan Asia.
Tak hanya itu, BI dan PBOC juga menandatangani MoU mengenai pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia. Kesepakatan tersebut bertujuan menyediakan likuiditas Renminbi yang memadai guna mendukung perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan lainnya.
Di tengah meningkatnya volume perdagangan Indonesia-Tiongkok yang terus menjadikan Negeri Tirai Bambu sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, berbagai kesepakatan ini berpotensi menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi bisnis.
Baca Juga:
Namun perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Semakin dominannya penggunaan mata uang lokal dan infrastruktur pembayaran yang terhubung dengan Tiongkok menuntut Indonesia untuk memastikan keseimbangan hubungan ekonomi, menjaga kedaulatan sistem keuangan, serta mengelola risiko ketergantungan terhadap satu mitra ekonomi utama.
Artikel Terkait
