KLIKWARTAKU – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis potensi daerah dengan mencetak wirausaha baru (WUB) di kawasan transmigrasi. Langkah tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Wirausaha Baru Industri Pangan Olahan Ikan di Kawasan Transmigrasi Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang berlangsung pada 27–30 Juli 2026.
Program ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kegiatan tersebut juga menjadi hasil sinergi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Transmigrasi dalam memperkuat ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengembangan wirausaha baru industri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Melalui penguatan kapasitas masyarakat, kami ingin melahirkan pelaku industri baru yang mampu mengolah potensi daerah menjadi produk bernilai tambah serta menciptakan lapangan kerja di wilayahnya,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Bimbingan teknis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) tersebut menjadi bagian dari Program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kawasan Pesisir (SiTaskin Pesisir) di Kota Batam yang diluncurkan pada 7 Juli 2026. Program ini juga merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Kemenperin dan Kementerian Transmigrasi mengenai pengembangan IKM di kawasan transmigrasi.
Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali berbagai materi mulai dari kewirausahaan, manajemen usaha, pembiayaan, pemasaran digital, perizinan usaha sektor industri, pembukuan, hingga praktik pengolahan pangan berbahan baku ikan. Para peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke IKM Azzuri sebagai pelaku industri pengolahan ikan di Kota Batam.
Agus berharap program tersebut mampu melahirkan pelaku usaha yang tidak hanya memulai bisnis, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan sehingga meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan lokal.
“Kami berharap para peserta tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga mengembangkannya menjadi unit bisnis yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan lokal sekaligus memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat,” katanya.
Menurut Agus, IKM memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan karena mampu menyerap tenaga kerja, memperluas kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan sumber daya manusia, akses teknologi, pembiayaan, serta pemasaran menjadi faktor penting dalam membangun IKM yang tangguh dan berdaya saing.
Program tersebut merupakan implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen IKMA Kemenperin dan Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi yang ditandatangani pada April 2026. Kerja sama selama empat tahun itu mencakup pengembangan wirausaha baru industri, hilirisasi produk unggulan, revitalisasi mesin dan peralatan IKM, pembinaan standar mutu, penguatan sentra IKM, hingga promosi dan pemasaran produk.
Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita mengatakan penyusunan program bersama didasarkan pada optimalisasi sumber daya, sinkronisasi data, dan penetapan kawasan prioritas.
“Rencana kerja ini merupakan komitmen berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem industri nasional yang inklusif, produktif, dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan transmigrasi,” ujar Reni.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen IKMA Yedi Sabaryadi menjelaskan bimbingan teknis di Barelang diikuti 25 calon wirausaha baru yang mayoritas berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan desil 1–4.
Ia berharap para peserta mampu memanfaatkan potensi perikanan lokal menjadi produk bernilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi Kementerian Transmigrasi Muhammad Qufal Umaternate menyebut Kawasan Transmigrasi Barelang menjadi salah satu wilayah prioritas pengembangan ekonomi baru sehingga sinergi lintas kementerian perlu terus diperkuat.
Hal senada disampaikan Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Chitra Widya. Menurutnya, pelatihan tersebut diharapkan menjadi pemicu transformasi ekonomi masyarakat hinterland Batam melalui pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan berbasis potensi lokal.
