Kerusuhan Pemilu Kashmir Kelolaan Pakistan Tewaskan Puluhan Orang, Bayangi Kredibilitas Hasil Pemungutan Suara

KLIKWARTAKU — Pemilihan regional di Kashmir yang dikelola Pakistan berubah menjadi krisis politik dan kemanusiaan setelah bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran dilaporkan menewaskan lebih dari 30 orang. Gelombang kekerasan itu memicu sorotan internasional sekaligus mempertanyakan legitimasi proses demokrasi di wilayah yang sejak lama menjadi pusat sengketa.

Pemungutan suara putaran pertama yang berlangsung pada 27 Juli di distrik Mirpur, Kotli, dan Bhimber seharusnya menjadi agenda politik rutin. Namun, aksi boikot yang dilakukan kelompok Komite Aksi Bersama Awami (JAAC) justru berujung pada bentrokan mematikan.

Para pemimpin JAAC mengklaim sedikitnya 30 demonstran tewas dalam dua hari kerusuhan. Menurut anggota komite, Sardar Umar Nazir, sekitar 20 pendukung kelompok itu meninggal dalam demonstrasi pada hari pertama pemungutan suara, sementara sedikitnya 10 korban lainnya dilaporkan tewas sehari kemudian di Rawalakot, Mirpur, dan sejumlah lokasi lain.

“Tuntutan kami damai. Kami berusaha menghindari kekerasan, tetapi peluru justru ditembakkan ke arah kami,” ujar Nazir dalam pernyataan video yang dikutip media Pakistan. Di sisi lain, pemerintah Pakistan menyatakan seorang anggota aparat keamanan tewas dan lima personel lainnya mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut.

Meningkatnya jumlah korban jiwa mengundang perhatian organisasi hak asasi manusia. Amnesty International menyebut laporan penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran sebagai perkembangan yang mengkhawatirkan dan meminta penyelidikan independen terhadap insiden tersebut.

Organisasi itu juga menilai pelarangan JAAC berdasarkan undang-undang antiterorisme pada Juni lalu tidak dapat dijadikan alasan untuk menggunakan kekerasan mematikan terhadap warga sipil.

Selain investigasi, Amnesty mendesak pemerintah Pakistan memulihkan akses komunikasi yang sempat terganggu, termasuk layanan internet, serta membuka akses bagi media dan pengamat independen untuk meliput situasi di wilayah tersebut.

Analis senior dari lembaga pemantau konflik ACLED, Pear Pandya, menilai eskalasi kekerasan akan membayangi keseluruhan proses pemilu regional. Menurutnya, bentrokan berdarah yang terjadi selama pemungutan suara berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu maupun pemerintahan yang akan terbentuk.

Putaran pertama pemilu menghasilkan kemenangan bagi partai berkuasa Pakistan, Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), yang mengamankan sembilan dari 13 kursi yang diperebutkan. Sementara itu, dua putaran pemungutan suara berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2 Agustus dan 10 Agustus.

Di balik aksi boikot JAAC terdapat persoalan lama mengenai keberadaan 12 kursi parlemen yang diperuntukkan bagi pengungsi Kashmir. Kelompok tersebut menilai kursi-kursi itu dimanfaatkan partai-partai politik nasional Pakistan untuk memengaruhi komposisi parlemen regional, karena sebagian besar wakil yang mengisi kursi tersebut tidak menetap di Kashmir.

Analis politik Pakistan Hasan Askari menilai persoalan itu dapat menjadi hambatan serius bagi pemerintahan baru. Menurutnya, apabila pemerintahan PML-N bergantung pada dukungan 12 kursi yang diperdebatkan tersebut, akan sulit bagi pemerintah mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

Kontroversi pemilu tidak berhenti pada aksi boikot dan bentrokan. Sejumlah kandidat yang tetap mengikuti pemungutan suara juga saling melontarkan tuduhan manipulasi hasil pemilu dan pencurian suara.

Situasi itu memperbesar tantangan yang dihadapi otoritas Pakistan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kashmir, wilayah yang selama puluhan tahun menjadi titik panas hubungan Pakistan dan India.

Dengan dua putaran pemungutan suara yang masih tersisa, perhatian kini tertuju pada kemampuan pemerintah meredam kekerasan sekaligus memastikan proses pemilu berikutnya berlangsung lebih aman dan transparan.***