MK Ubah Aturan Main Operator Seluler, Sisa Kuota Kini Harus Tetap Bisa Digunakan

KLIK WARTAKU – Kabar yang sudah lama dinanti jutaan pengguna internet di Indonesia akhirnya datang. Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa kuota internet yang telah dibeli pelanggan tidak boleh hangus begitu saja hanya karena masa aktif paket berakhir.

Putusan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini kerap kehilangan sisa kuota meski telah membayar penuh kepada operator telekomunikasi.

Dalam sidang Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Kamis (23/7/2026), MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh tiga warga negara Indonesia. Mahkamah menegaskan bahwa operator telekomunikasi kini wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan hingga habis.

Kuota Internet Adalah Hak Konsumen

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai bahwa kuota internet bukan sekadar layanan digital, melainkan memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui transaksi pembelian.

Artinya, ketika konsumen membeli paket data, sisa kuota yang belum digunakan merupakan bagian dari hak milik pribadi yang dilindungi oleh konstitusi.

Karena itu, sisa kuota tidak boleh hilang hanya karena masa berlaku paket telah berakhir.

Mahkamah juga menegaskan bahwa pengguna tidak boleh dibebani biaya tambahan, baik berupa biaya perpanjangan masa aktif maupun pungutan lain hanya untuk mempertahankan sisa kuota yang memang telah dibeli.

Klausul Kuota Hangus Dinilai Merugikan

MK turut mengkritisi praktik yang selama ini diterapkan sebagian operator melalui klausul “kuota hangus”.

Menurut Mahkamah, syarat dan ketentuan layanan telekomunikasi umumnya berbentuk perjanjian baku, sehingga pelanggan praktis tidak memiliki kesempatan untuk menawar ataupun mengubah isi kontrak.

Dalam kondisi seperti itu, persetujuan konsumen terhadap syarat layanan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan mutlak terhadap aturan yang merugikan hak ekonomi mereka.

MK bahkan menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).

Kuota Punya Nilai Ekonomi

Mahkamah juga menegaskan bahwa sisa kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran.

Penghapusan kuota tanpa perlindungan hukum dinilai berpotensi melanggar hak kepemilikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Selain menghilangkan manfaat yang telah dibayar konsumen, praktik tersebut juga dianggap mengurangi perlindungan terhadap hak milik pribadi.

Operator Wajib Sediakan Kuota Rollover

Sebagai konsekuensi putusan tersebut, seluruh operator telekomunikasi diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif.

Salah satu mekanisme yang disebut dalam pertimbangan MK adalah kuota rollover, yakni sistem yang memungkinkan sisa kuota diakumulasikan dan digunakan pada periode berikutnya.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan tarif juga harus disertai kewajiban menyediakan layanan yang melindungi sisa kuota pelanggan.

Meski demikian, operator tetap diberikan keleluasaan menawarkan berbagai jenis paket internet, selama tersedia opsi yang memberikan perlindungan terhadap hak konsumen atas sisa kuota.

Pemerintah dan Operator Harus Libatkan Lembaga Konsumen

MK juga memberikan penegasan baru terkait kebijakan tarif telekomunikasi.

Ke depan, pemerintah pusat bersama penyelenggara telekomunikasi diwajibkan melibatkan lembaga perlindungan konsumen serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap layanan telekomunikasi ketika melakukan penyesuaian tarif.

Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan tarif tidak hanya memberikan kepastian usaha bagi operator, tetapi juga menjamin perlindungan yang adil bagi masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi.

Mahkamah menilai formula tarif juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, model bisnis digital, hingga kemampuan ekonomi masyarakat.

Gugatan Diajukan Tiga Warga Negara

Perkara ini diajukan oleh tiga warga negara Indonesia, yaitu:

Didi Supandi
Wahyu Triana Sari
Rega Felix

Melalui putusan tersebut, MK memberikan penafsiran baru terhadap Undang-Undang Telekomunikasi yang memperkuat perlindungan hak konsumen atas sisa kuota internet.

Apa Dampaknya?

Bagi masyarakat, putusan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak konsumen di era digital.

Jika sebelumnya sisa kuota bisa hilang saat masa aktif berakhir, kini operator diwajibkan menyediakan opsi layanan agar kuota yang telah dibeli tetap dapat digunakan.

Namun, penerapan teknis putusan tersebut masih memerlukan penyesuaian regulasi oleh pemerintah dan implementasi lebih lanjut dari masing-masing operator telekomunikasi.

Apabila aturan pelaksana telah diterapkan, pengguna internet di Indonesia berpeluang menikmati sistem layanan yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian atas setiap kuota yang telah dibayar.