Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Senin (08/12). (Foto Kemenkeu)
KLIKWARTAKU – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menjadi organisasi yang semakin adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil guna memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Arahan tersebut disampaikan saat Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, Selasa (28/7/2026).
Purbaya menegaskan DJPb memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan APBN berjalan efektif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak hanya diukur dari pencapaian administrasi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Teman-teman sudah memastikan bahwa keuangan negara tidak berhenti sebagai angka saja. Teman-teman sudah mengubah angka itu menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Anda juga menjaga ekonomi Indonesia secara langsung,” ujar Purbaya.
Di tengah perubahan lingkungan ekonomi yang semakin dinamis, Menkeu menilai penataan organisasi menjadi kebutuhan agar DJPb mampu bekerja lebih cepat, efektif, dan responsif. Penataan tersebut harus mampu memperjelas pembagian tugas, menyederhanakan proses kerja, serta meningkatkan kualitas layanan kepada para pemangku kepentingan.
“Penataan organisasi bukan urusan pindah-pindah kotak. Penataan harus membuat lembaga bekerja lebih cepat, pekerjaan lebih jelas, dan hasilnya lebih terasa,” tegasnya.
Sebagai unit eselon I dengan jaringan vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, DJPb dinilai memiliki modal besar untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal pemerintah. Karena itu, Purbaya meminta seluruh jajaran melakukan penyederhanaan proses bisnis, menghapus tahapan yang tidak lagi relevan, serta menyesuaikan fungsi organisasi dengan tantangan yang terus berkembang.
Ia juga menegaskan DJPb memiliki peran ganda sebagai growth agent sekaligus stabilizer agent dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Namun demikian, percepatan kerja tidak boleh mengesampingkan tata kelola pemerintahan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, akuntabilitas, dan integritas.
“Bergerak lebih cepat bukan berarti mengabaikan aturan. Kita adalah instrumen negara, sehingga tidak boleh ada kebijakan atau langkah yang mengabaikan aturan. Semua harus dipertimbangkan dari berbagai sisi,” katanya.
Selain memperkuat organisasi, Purbaya mendorong para pimpinan di lingkungan DJPb membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented), mampu mengambil keputusan secara cepat, sekaligus membuka ruang bagi inovasi pegawai.
Menurutnya, inovasi harus berjalan beriringan dengan sistem pengawasan yang memadai sehingga setiap kebebasan dalam bekerja tetap disertai tanggung jawab, kompetensi, dan integritas.
“Ruang itu tetap harus disertai pengawasan yang memadai. Kebebasan bergerak selalu datang bersama tanggung jawab, inovasi yang ditopang kemampuan, pengetahuan, dan integritas,” ujarnya.
Menutup arahannya, Purbaya optimistis DJPb mampu terus berkembang menjadi institusi pemerintah yang modern dan adaptif dalam menjawab tantangan kebijakan fiskal di masa depan.
“Jalankan pekerjaan secara profesional. Jaga integritas dalam masalah keputusan. Saya percaya teman-teman semua mampu membawa DJPb menjadi institusi pemerintahan yang modern dan mampu menjawab kebutuhan negara,” pungkasnya.
Menkeu Purbaya meminta DJPb menjadi organisasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi hasil guna memperkuat pengelolaan APBN dan stabilitas ekonomi nasional.
