Waspada TPPO, Kenali Ciri-Ciri Perdagangan Orang agar Sobat dan Keluarga Terhindar

KLIKWARTAKU – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja yang mencari nafkah di dalam maupun luar negeri. Modusnya semakin beragam mulai dari tawaran pekerjaan dengan gaji menggiurkan, proses keberangkatan yang cepat, hingga janji kehidupan lebih sejahtera di negeri orang.

Sayangnya, iming-iming tersebut sering berujung pada eksploitasi, kekerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Waduh, jangan sampai Bunda atau keluarga tercinta ikut terjerat dalam lingkaran kejahatan ini.

Apa Itu TPPO?

Mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2007, TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga penjeratan utang untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi ini mencakup:

• Kerja paksa dan perbudakan modern.
• Eksploitasi seksual.
• Pengambilan organ tubuh secara ilegal.

Kejahatan TPPO bisa terjadi di dalam negeri maupun lintas negara, terutama dengan memanfaatkan kondisi ekonomi yang rentan.

Dasar Hukum TPPO di Indonesia

Perlindungan terhadap korban TPPO memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya:

• UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
• UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
• Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Pemerintah juga menyediakan mekanisme pemulihan melalui rumah perlindungan sosial, pusat trauma, hingga fasilitas pemulangan korban dari luar negeri.

Ciri-Ciri TPPO yang Harus Diwaspadai

Mengutip berbagai sumber, berikut tanda-tanda perekrutan yang patut dicurigai:

• Tawaran kerja ke luar negeri tanpa perusahaan resmi.
• Gaji tinggi yang tidak masuk akal.
• Perekrutan tanpa perjanjian penempatan resmi.
• Penempatan kerja tanpa kontrak sah.
• Perekrutan di bawah umur menggunakan dokumen palsu.
• Rekrutmen tanpa izin keluarga (suami/orang tua/wali).
• Menggunakan paspor dengan visa kunjungan alih-alih visa kerja.
• Penempatan oleh perorangan tanpa izin Kementerian Ketenagakerjaan.
• Biaya perekrutan yang melebihi aturan pemerintah.
• Pemindahan kerja ke negara lain tanpa kontrak.

Jika Sobat  atau menemukan indikasi seperti di atas, segera laporkan ke aparat atau instansi terkait.

Perlindungan & Hak Korban TPPO

Bagi korban, negara menjamin sejumlah hak penting, antara lain:

• Kerahasiaan identitas dan keamanan keluarga korban.
• Perlindungan dari ancaman fisik maupun psikis.
• Restitusi atau ganti rugi mencakup kehilangan penghasilan, biaya medis, hingga trauma.
• Rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial.
• Pemulangan ke daerah atau negara asal dengan biaya negara.

Sedangkan bagi pelaku, ancaman hukumannya sangat berat: penjara 3–15 tahun serta denda Rp150 juta hingga Rp600 juta. Untuk korporasi, denda bisa mencapai Rp1,8 miliar.

Peran Keluarga & Masyarakat

Meski regulasi sudah kuat, kunci utama pencegahan TPPO adalah kewaspadaan masyarakat.Sobat bisa berperan aktif dengan:

• Mencari informasi resmi sebelum menerima tawaran kerja.
• Mengecek legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja.
• Mendampingi anggota keluarga yang hendak bekerja di luar negeri.
• Segera melapor bila menemukan indikasi mencurigakan.

TPPO bukan sekadar masalah hukum, melainkan persoalan kemanusiaan yang merampas kebebasan dan martabat korban. Dengan memahami ciri-ciri TPPO, landasan hukum, serta mekanisme perlindungan yang ada, Bunda bisa lebih waspada agar keluarga tetap aman dan terlindungi.

Ingat Sobat KLIKWARTAKU, jangan mudah tergiur tawaran kerja instan. Bijaklah melangkah demi masa depan yang lebih baik tanpa harus terjebak perdagangan orang.