Waspada Celah Korupsi! KPK Soroti Tata Kelola Anggaran Daerah di Kalbar, Pemkab Sambas Teratas, Sintang Terendah

KLIKWARTAKU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan pemerintah daerah soal ancaman laten korupsi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Lewat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar secara daring pada Rabu 21 Mei 2025 lalu.  KPK mengajak jajaran pemerintah daerah se-Kalimantan Barat (Kalbar) untuk bersatu mengawal anggaran agar bersih dari praktik haram.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan penting mulai dari perwakilan gubernur, DPRD, Bappeda, inspektorat, hingga BPKP.

“Perencanaan dan penganggaran sering jadi ladang empuk korupsi. Dari intervensi proyek, mark-up, sampai suap. Ini harus dihentikan,” tegas Ely.

Salah satu sorotan utama KPK, lanjut Ely adalah skor  monitoring controlling surveillance for prevention (MCSP), indikator yang mengukur potensi korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kabar baiknya, tahun 2024 Pemkab Sambas mencetak skor MCSP tertinggi di Kalbar dengan nilai 93,34. Tapi di sisi lain, Pemkab Sintang justru menjadi yang terendah, hanya meraih skor 78,45.

Ely menerangkan, selain MCSP, KPK juga menyinggung Indeks Integritas Nasional 2024, yang menunjukkan adanya wilayah di Kalbar yang masih rawan korupsi, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang atau jasa. Tiga kabupaten yang masuk radar merah yakni Kubu Raya 68,90, Sambas: 66,52 dan Melawi: 66,05. Temuan itu menjadi peringatan keras bagi daerah-daerah tersebut untuk berbenah.

Ely menyatakan, agar pemerintah daerah membangun sistem, bukan sekadar seremonial. Koordinasi antar lembaga harus diwujudkan dalam aksi nyata membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi.

“Bersama, kita wujudkan Asta Cita: Indonesia bebas dari korupsi,” pungkas Ely. ***