Washington DC Gugat Pemerintah Federal atas Pengambilalihan Kepolisian

KLIKWARTAKU — Pemerintah kota Washington DC resmi menggugat pemerintah federal atas pengambilalihan kendali Kepolisian Metropolitan (MPD) yang dinilai melanggar hukum dan mengancam keselamatan publik.

Langkah hukum ini diajukan setelah Jaksa Agung AS, Pam Bondi, menunjuk Kepala Badan Penanggulangan Narkotika (DEA), Terry Cole, sebagai “komisaris polisi darurat” dengan wewenang penuh menggantikan Kepala Kepolisian MPD, Pamela Smith. Berdasarkan perintah Bondi, Smith harus meminta persetujuan Cole sebelum mengeluarkan instruksi apa pun kepada MPD.

Jaksa Agung DC, Brian Schwalb, menyebut tindakan itu sebagai “penyalahgunaan kewenangan sementara” yang dimiliki pemerintah federal berdasarkan Home Rule Act era 1970-an. Pihaknya meminta pengadilan membatalkan perintah tersebut dan melarang Cole mengambil alih komando MPD.

Baca Juga:

AS Cabut Visa Presiden Kolombia Gustavo Petro Usai Serukan Tentara AS Lawan Trump

Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan akan mengerahkan aparat federal untuk memberantas kejahatan di ibu kota.

Ratusan personel Garda Nasional dan agen federal, termasuk FBI, dikerahkan untuk menutup kamp tunawisma, menjalankan pos pemeriksaan, dan memperketat keamanan di lokasi strategis. Total, pemerintah memproyeksikan pengerahan 800 tentara dan 500 agen federal ke Washington DC.

Wali Kota Muriel Bowser menilai langkah Trump sebagai “dorongan otoriter yang tidak perlu dan belum pernah terjadi sebelumnya”. Ia menegaskan tidak ada keadaan darurat yang memerlukan pengambilalihan kendali kepolisian.

Baca Juga:

FBI Pecat Puluhan Agen yang Berlutut di Protes George Floyd, Picu Kontroversi Baru

Kepala MPD, Pamela Smith, juga mengecam keras kebijakan ini. Dalam pernyataannya, ia menyebut perintah Bondi berpotensi “mengacaukan struktur komando dan mengancam keselamatan publik maupun aparat”.

Meskipun Trump mengklaim tingkat kejahatan di DC memburuk, data resmi MPD justru menunjukkan tren penurunan. Pada 2024, angka kejahatan kekerasan mencapai titik terendah dalam 30 tahun, dan hingga pertengahan 2025, telah turun 26% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pengadilan akan menggelar sidang pada Jumat (waktu setempat) dengan hakim Ana Reyes, yang ditunjuk mantan Presiden Joe Biden. Hasil sidang ini diperkirakan menjadi preseden penting bagi hubungan kewenangan antara pemerintah federal dan otoritas lokal di AS.***

Baca Juga:

Serangan Drone Misterius Ganggu Pangkalan Militer Denmark, Diduga Hybrid Attack