Wajib Belajar 13 Tahun Butuh Kolaborasi dan SDM Lokal

KLIKWARTAKU – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa keberhasilan program wajib belajar 13 tahun membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal. Menurutnya, inisiatif ini tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan menyeluruh dari berbagai pihak.

“Upaya mewujudkan wajib belajar 13 tahun sejak pendidikan usia dini adalah proses kompleks yang melibatkan banyak pihak. Karena itu, dibutuhkan pemahaman bersama dan gerak kolektif untuk merealisasikannya,” ujar Lestari.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menjalankan program satu desa satu PAUD, sebagai bagian dari strategi memperluas akses pendidikan anak usia dini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut, program tersebut akan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Baca Juga:

WALHI Kritik Proyek Negara Pemicu Krisis Ekologis, Tegaskan Perlawanan Rakyat

Selain pembangunan lembaga PAUD, Kemendikdasmen juga akan mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD secara berkelanjutan.

Lestari menyebut, dengan beragamnya kondisi sosial dan geografis daerah, dibutuhkan perencanaan matang dan pemetaan yang cermat dalam implementasi program satu desa satu PAUD.

“Sosialisasi program perlu dilakukan sejak awal sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman dan dukungan dari masyarakat,” ujar politisi Partai NasDem yang akrab disapa Rerie ini.

Baca Juga:

Furtasan Ali Prihatin atas Kemunduran Bahasa Jawa Serang di Kalangan Generasi Muda

Menurutnya, pemanfaatan potensi lokal sangat penting untuk mengatasi keterbatasan SDM. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah PAUD yang dibangun, tetapi juga dari kualitas layanan pendidikan yang diberikan.

“Kesiapan SDM lokal harus menjadi perhatian utama. Tenaga pengajar yang kompeten dan sesuai kebutuhan daerah perlu disiapkan agar program ini benar-benar berdampak,” tambahnya.

Rerie menegaskan bahwa mewujudkan wajib belajar 13 tahun membutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Baca Juga:

Begini Cara Membuat Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Gantikan e-KTP

“Saya mendorong agar semua pihak memberikan dukungan penuh terhadap program ini, agar dapat terlaksana sesuai rencana dan mencapai tujuan pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan,” tutupnya.