Wagub Krisantus Bungkam Terkait Protes Peserta Seleksi Direksi Perumda Kalbar
KLIK WARTAKU – Isu protes seleksi direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kalimantan Barat 2025 mulai menyedot perhatian publik. Namun, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus memilih diam.
“No Comment!” ujarnya singkat saat dikonfirmasi pada Selasa (5/8). Padahal, nama Krisantus tercantum dalam daftar penerima tembusan surat pernyataan keberatan yang dilayangkan sejumlah peserta seleksi kepada Gubernur Kalbar sehari sebelumnya.
Surat yang juga ditembuskan ke Ketua DPRD Kalbar, Ombudsman Kalbar, dan Komisi Informasi Kalbar itu memuat tiga tuntutan utama: penghentian proses seleksi, pembatalan hasil seleksi lima nama terpilih, dan seleksi ulang oleh panitia baru.
Baca Juga:
“Meski hanya tembusan, kami berharap para pimpinan lembaga daerah memberikan atensi segera,” kata salah seorang peserta yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, lembaga vertikal di pusat pun sudah menerima salinan serupa.
Sorotan utama peserta bukan pada hasil akhir seleksi, melainkan kejanggalan proses, terutama pengumuman hasil uji kelayakan yang molor dari jadwal semula tanggal 18 Juli menjadi 30 Juli.
“Kami belum masuk ke substansi siapa yang terpilih. Tapi prosesnya patut dipertanyakan,” tegas Agus, salah satu peserta seleksi yang juga ikut menyampaikan protes.
Baca Juga:
Pansel seleksi diketahui dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kalbar. Permintaan peserta agar pansel dibentuk ulang menyiratkan adanya krisis kepercayaan atas integritas proses seleksi yang sedang berjalan.
Sorotan atas transparansi dan akuntabilitas Perumda Kalbar ini juga tak lepas dari konteks nasional. Dalam rapat dengan Komisi II DPR RI pada 16 Juli 2025, Menteri Dalam Negeri mengungkapkan bahwa dari 1.091 BUMD di Indonesia, 300 mengalami kerugian kolektif hingga Rp5,5 triliun. Sebanyak 113 BUMD bahkan belum menyerahkan laporan kinerja terkini.
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
