UU Antikorupsi Baru Picu Protes Massal di Ukraina, Zelensky Dituding Melemahkan Lembaga Independen
KLIKWARTAKU — Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadapi gelombang protes besar-besaran usai menandatangani undang-undang baru yang dinilai melemahkan independensi lembaga-lembaga antikorupsi utama Ukraina. Aksi unjuk rasa pada Rabu 23 Juli 2025 pecah di berbagai kota, termasuk Kyiv, Lviv, Dnipro, dan Odesa, dalam demonstrasi terbesar sejak invasi penuh Rusia pada Februari 2022.
Undang-undang tersebut memberikan kewenangan luas kepada Jaksa Agung Ukraina, Ruslan Kravchenko (sekutu dekat Zelensky) untuk mengendalikan Biro Antikorupsi Nasional (Nabu) dan Kantor Kejaksaan Antikorupsi Khusus (Sap). Para pengkritik khawatir, langkah ini memungkinkan pengalihan atau penghentian penyelidikan korupsi secara sewenang-wenang.
Dalam pidato resminya, Zelensky menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut tetap akan berfungsi tetapi perlu dibersihkan dari pengaruh Rusia. Ia juga mengkritik lambannya kinerja lembaga antikorupsi, dengan menyebut banyak kasus bernilai miliaran hryvnia yang telah lama mandek.
Baca Juga:
Namun, kelompok masyarakat sipil dan pengamat internasional menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan semangat reformasi dan demokrasi yang selama ini diusung Ukraina, terutama sejak Revolusi Euromaidan 2014 yang menumbangkan Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych.
Poster demonstran di Kyiv menampilkan tulisan seperti: “Kami memilih Eropa, bukan otokrasi” dan “Ayahku tidak mati demi ini.”
Langkah kontroversial ini juga mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional. Uni Eropa menyatakan keprihatinannya atas tindakan Ukraina terhadap institusi antikorupsi yang selama ini dibentuk atas desakan dan pengawasan mitra barat. Guillaume Mercier, juru bicara Komisi Eropa, menyebut transparansi dan reformasi hukum sebagai syarat utama bantuan keuangan untuk Ukraina.
Baca Juga:
Sementara itu, Komisaris Eropa untuk Perluasan, Marta Kos, menilai UU baru ini sebagai kemunduran serius dan menekankan bahwa Nabu dan Sap adalah lembaga krusial bagi integrasi Ukraina ke Uni Eropa.
Taras Kachka, Wakil Perdana Menteri Ukraina untuk integrasi Eropa dan Euro-Atlantik, menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap komitmen antikorupsi, dan bahwa fungsi inti lembaga tetap utuh.
Namun, Dmytro Kuleba, mantan Menteri Luar Negeri Ukraina, menyebut ini sebagai hari buruk bagi Ukraina dan mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap rakyat.
Baca Juga:
Kelompok negara-negara G7 juga menyatakan niat untuk mengadakan dialog langsung dengan pemerintah Ukraina mengenai tekanan terhadap Nabu dan Sap. Meski demikian, di tengah ketegangan militer dengan Rusia, dukungan internasional kepada Ukraina diperkirakan tidak akan segera dihentikan.
UU ini disahkan setelah penangkapan dan penggeledahan terhadap dugaan mata-mata Rusia di dalam Nabu, yang disebut pemerintah sebagai alasan memperkuat kontrol terhadap lembaga antikorupsi. Namun, bagi banyak rakyat Ukraina, hal ini justru dianggap sebagai pembenaran untuk meredam upaya pemberantasan korupsi.
Dengan Ukraina tengah memperjuangkan keanggotaan Uni Eropa dan bertahan dari invasi Rusia yang berkepanjangan, kepercayaan publik dan internasional menjadi taruhan besar atas keputusan terbaru ini.***
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
