Tujuh Migran Pertama Dideportasi dari AS Tiba di Rwanda, Bagian dari Kesepakatan Trump

KLIKWARTAKU — Sebanyak tujuh migran pertama yang dideportasi dari Amerika Serikat telah tiba di Rwanda pada pertengahan Agustus, sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Rwanda diperkirakan akan menerima hingga 250 migran dalam program ini.

Juru bicara pemerintah Rwanda, Yolande Makolo, mengatakan bahwa dari tujuh migran tersebut, empat orang memilih tetap tinggal di Rwanda, sementara tiga lainnya memutuskan kembali ke negara asal mereka. Namun, Makolo tidak merinci kewarganegaraan mereka.

Organisasi hak asasi manusia mengingatkan bahwa deportasi semacam ini berpotensi melanggar hukum internasional jika migran dikirim ke negara di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan atau pelanggaran serius lainnya.

Baca Juga:

AS Cabut Visa Presiden Kolombia Gustavo Petro Usai Serukan Tentara AS Lawan Trump

Trump sejak awal masa jabatan keduanya pada Januari menekankan kebijakan deportasi massal untuk menindak imigran tanpa dokumen. Sejauh ini, setidaknya selusin negara telah setuju menerima migran yang dideportasi dari AS maupun negara lain.

Makolo menegaskan bahwa Rwanda berkomitmen memberikan perlindungan: “Apa pun kebutuhan spesifik mereka, seluruh individu ini akan menerima dukungan dan perlindungan yang sesuai dari pemerintah Rwanda,” ujarnya kepada media lokal.

Migran tersebut kini ditampung oleh sebuah organisasi internasional, dengan pendampingan dari International Organization for Migration (IOM) dan layanan sosial Rwanda.

Baca Juga:

FBI Pecat Puluhan Agen yang Berlutut di Protes George Floyd, Picu Kontroversi Baru

Rwanda memiliki sejarah panjang dalam penanganan pengungsi. Sejak 2019 hingga April 2025, negara itu telah menampung hampir 3.000 pengungsi yang dievakuasi dari Libya berdasarkan perjanjian dengan PBB dan Uni Afrika. Banyak di antara mereka kemudian direlokasi ke negara lain.

Kesepakatan serupa sebelumnya juga pernah dicapai dengan Inggris pada 2022, di bawah pemerintahan Konservatif. Namun, rencana itu akhirnya dibatalkan tahun lalu setelah Partai Buruh yang dipimpin Sir Keir Starmer berkuasa, meskipun London telah menggelontorkan dana £240 juta untuk program tersebut.

Belum jelas apakah kesepakatan terbaru dengan AS juga melibatkan komponen finansial. Namun, langkah Rwanda ini kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu negara Afrika yang bersedia menampung migran dalam jumlah besar, meski menuai kritik atas catatan HAM-nya.***

Baca Juga:

Serangan Drone Misterius Ganggu Pangkalan Militer Denmark, Diduga Hybrid Attack