Trump Pecat Kepala Statistik Ketenagakerjaan AS Usai Data Buruk dan Dampak Tarif Ancam Pasar

KLIKWARTAKU — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat keputusan kontroversial dengan memecat Erika McEntarfer, Komisaris Bureau of Labor Statistics (BLS), hanya beberapa jam setelah data ketenagakerjaan AS menunjukkan hasil mengecewakan.

Trump menuding, tanpa bukti, bahwa McEntarfer telah “memanipulasi” angka ketenagakerjaan untuk menjatuhkan reputasinya dan Partai Republik. Tuduhan itu disampaikan langsung melalui media sosial, memicu kecaman luas dari kalangan ekonomi dan politik.

Langkah Trump disebut-sebut sebagai upaya politisasi data resmi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern AS. Chuck Schumer, pemimpin minoritas Senat AS, menyebut Trump sebagai “pemimpin yang buruk” karena selalu “menyalahkan pembawa pesan”.

Data Mengecewakan dan Dampak Tarif

Pemecatan ini terjadi setelah BLS merilis data pekerjaan bulan Juli yang menunjukkan hanya 73.000 lapangan kerja baru, jauh di bawah ekspektasi 109.000. Bahkan, revisi data Mei dan Juni menunjukkan penurunan total 250.000 pekerjaan dari laporan sebelumnya.

Meskipun Trump bersikeras bahwa “ekonomi sedang booming”, para analis menyebut tarif impor yang diberlakukannya telah menimbulkan ketidakpastian dan perlambatan di pasar tenaga kerja.

Heather Long, Kepala Ekonom Navy Federal Credit Union, menyebut data tersebut sebagai “gamechanger”, menandai memburuknya kondisi ketenagakerjaan akibat ketegangan dagang.

Trump menolak anggapan itu dan terus membela kebijakan tarifnya yang diklaim bisa membangkitkan manufaktur dalam negeri dan menyeimbangkan neraca dagang global.

Namun data dan peringatan dari banyak perusahaan tentang lonjakan biaya akibat tarif menunjukkan efek sebaliknya.

Kecaman dari Ekonom dan Lembaga Independen

Keputusan pemecatan McEntarfer disambut kecaman keras dari banyak pihak, termasuk mantan Menteri Keuangan AS, Larry Summers, yang mengatakan bahwa tindakan seperti ini lebih umum terjadi di negara otoriter ketimbang di demokrasi.

Kelompok Friends of BLS yang terdiri dari mantan pejabat BLS juga memperingatkan bahwa tindakan ini bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap data resmi pemerintah.

McEntarfer, yang telah bekerja lebih dari 20 tahun di pemerintahan dan diangkat menjadi kepala BLS pada 2023 dengan dukungan luas Senat, menyebut masa jabatannya sebagai “kehormatan terbesar dalam hidupnya”.

Michael Strain, Direktur Kebijakan Ekonomi American Enterprise Institute, menyebut McEntarfer menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan menilai tindakan Trump sebagai “kerusakan besar terhadap kredibilitas data nasional”.

Jed Kolko, ekonom senior Peterson Institute, bahkan menyebut pemecatan ini sebagai “kerusakan lima-alarm” terhadap sistem statistik AS.

Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja menunjuk William Wiatrowski, wakil komisaris, sebagai pejabat sementara hingga pengganti tetap ditemukan.

Gejolak di Pasar Saham

Pasar saham AS langsung merosot tajam pada hari yang sama. Investor semakin khawatir bahwa ketidakstabilan kebijakan dan keputusan impulsif dari Gedung Putih akan memperdalam ketidakpastian ekonomi.

Tarif impor baru yang diumumkan Trump (berkisar antara 10 persen hingga 50 persen terhadap berbagai negara) juga dikhawatirkan menaikkan rata-rata tarif nasional hingga 17 persen, dari sebelumnya di bawah 2,5 persen.

Sebelumnya, ketika kebijakan serupa diumumkan pada April, indeks saham AS sempat turun lebih dari 10 persen dalam seminggu sebelum Trump menunda sebagian rencananya.

Namun dengan pasar yang sudah mulai pulih, Trump merasa percaya diri untuk kembali menekan.

“Trump merasa pasar akan tetap bangkit seperti sebelumnya, jadi dia merasa bisa mencoba peruntungannya lagi,” ujar Michael Gayed, manajer portofolio Free Markets ETF.

Dengan kombinasi kebijakan tarif yang agresif dan tindakan politis terhadap lembaga independen seperti BLS, pemerintahan Trump kini berada di bawah sorotan tajam.

Pertanyaan besar kini mengemuka: apakah langkah-langkah ini akan memperkuat perekonomian AS atau justru menggiring negara ke jurang ketidakpastian dan krisis kepercayaan?***