Trump Menangkan Pertarungan Anggaran: Apa Saja Isi RUU Anggaran Jumbo yang Siap Disahkan?

KLIKWARTAKU – Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap menandatangani RUU Anggaran Jumbo yang kontroversial setelah berhasil lolos dari pemungutan suara terakhir di Dewan Perwakilan Rakyat AS. RUU ini penuh dengan kebijakan besar dan pemotongan anggaran yang memicu perdebatan sengit, bahkan dari sesama Partai Republik.

Penandatanganan akan dilakukan dalam sebuah seremoni resmi pada Jumat malam (4 Juli 2025 waktu AS). Namun di balik kemenangan politik ini, isi RUU menuai kritik luas karena berpotensi menambah utang negara sebesar $3,3 triliun dalam 10 tahun ke depan dan membuat jutaan warga kehilangan akses layanan kesehatan, menurut perkiraan Kantor Anggaran Kongres (CBO) — yang dibantah oleh Gedung Putih.

Berikut poin-poin krusial dalam RUU tersebut:

1. Pemotongan Pajak Trump Diperpanjang Permanen

Trump kembali menegaskan warisan ekonomi masa jabatan pertamanya: pemotongan pajak tahun 2017 kini dibuat permanen.

Beberapa ketentuannya: Potongan pajak korporat dan individu tetap berlaku, dan pengurangan standar pajak naik $1.000 untuk individu dan $2.000 untuk pasangan menikah hingga 2028.

Kritik menyebut kebijakan ini menguntungkan orang kaya dan memperlebar ketimpangan.

2. Pemangkasan Besar Program Kesehatan (Medicaid)

Untuk membiayai pemotongan pajak, program Medicaid (yang menjadi andalan warga miskin dan disabilitas) dipangkas drastic di antaranya: syarat kerja baru untuk penerima manfaat tanpa anak dan disabilitas. Verifikasi pendapatan dan domisili diperketat. Masa pendaftaran ulang kini setiap 6 bulan, bukan tahunan. Kemudian Pajak penyedia layanan kesehatan turun dari 6 persen menjadi 3,5 persen (efektif 2032)

Dampaknya diperkirakan sekitar 12 juta orang bisa kehilangan layanan kesehatan dalam satu dekade.

3. Pajak Jaminan Sosial: Janji Belum Terpenuhi Penuh

Trump sebelumnya berjanji menghapus pajak penghasilan dari program Jaminan Sosial. Namun fakta di lapangan: Tidak dihapus, namun potongan pajak dinaikkan untuk warga lansia. Kemudian pemotongan sebesar $6.000 diberikan bagi warga 65+ yang berpenghasilan di bawah $75.000.

4. Batas Potongan Pajak Lokal dan Negara (SALT) Dinaikkan

RUU ini meningkatkan batas potongan pajak negara bagian dan lokal dari $10.000 menjadi $40.000, namun hanya berlaku 5 tahun. Isu ini menjadi sengketa utama di DPR karena berpengaruh besar bagi wilayah urban yang dikendalikan Demokrat.

5. Pemotongan dan Syarat Baru untuk Program Makanan (SNAP)

Negara bagian diminta ikut menanggung biaya SNAP (sebelumnya 100 persen ditanggung federal). Jika tingkat kesalahan distribusi tinggi, negara bagian bisa menanggung hingga 15 persen biaya. Penerima manfaat dewasa sehat tanpa tanggungan diwajibkan bekerja.

6. Anggaran Militer dan Perbatasan Melonjak Tajam

$150 miliar tambahan untuk militer, termasuk proyek pertahanan rudal “Golden Dome”. $100 miliar untuk ICE (Imigrasi dan Bea Cukai) hingga 2029. Kapasitas penahanan imigran meningkat dua kali lipat. ICE kini menjadi lembaga penegak hukum federal terbesar di AS.

7. Bebas Pajak untuk Tips dan Lembur

Sesuai janji kampanye, pekerja yang menerima tips dan lembur dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak. Berlaku penuh bagi yang berpenghasilan di bawah $150.000 (individu) dan $300.000 (pasangan). Kemudian kebijakan akan berakhir pada 2028.

8. Kredit Pajak Anak dan Kenaikan Plafon Utang

Kredit pajak anak permanen sebesar $2.200 (lebih rendah dari usulan DPR). Kenaikan plafon utang negara sebesar $5 triliun, memungkinkan pemerintah terus membiayai program-program yang sudah disahkan.

9. Pengurangan Insentif Energi Bersih

Senat menolak insentif energi bersih era Biden secara perlahan: Proyek energi terbarukan masih dapat insentif jika mulai dibangun sebelum 2026. Tahun 2027 hanya dapat 20 persen insentif. Bahkan insentif hilang total mulai 2028.

Baik Senat maupun DPR ingin mencegah perusahaan dengan rantai pasok yang berhubungan dengan “negara asing yang menjadi perhatian”, seperti China, untuk menerima kredit ini.

Langkah Selanjutnya

Setelah disetujui DPR dan Senat, RUU siap ditandatangani Presiden Trump. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyambut pengesahan ini lewat satu kata di media sosial: “VICTORY!” diiringi emoji bendera AS.

Dengan RUU ini, Trump mengukuhkan kembali visinya: penguatan pertahanan, penghematan sosial, dan pemotongan pajak. Tapi di tengah dampak luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pertanyaannya kini: kemenangan bagi siapa?***