Swiss Gelar Referendum Kedua Soal Kartu Identitas Digital, Privasi Jadi Sorotan

KLIKWARTAKU — Warga Swiss pada Minggu ini kembali mengikuti referendum nasional untuk menentukan apakah negara itu akan memperkenalkan kartu identitas elektronik (e-ID). Ini menjadi kali kedua isu serupa diajukan, setelah sebelumnya pada 2021 ditolak publik karena kekhawatiran terkait perlindungan data dan peran dominan perusahaan swasta dalam pengelolaannya.

Dalam proposal yang telah direvisi, e-ID versi baru bersifat opsional dan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Data pribadi juga tidak lagi disimpan di pusat server, melainkan langsung di ponsel pintar pengguna.

Pemerintah Swiss dan kedua kamar parlemen telah menyetujui rencana tersebut, serta merekomendasikan rakyat untuk memberikan suara “ya”. Warga tetap dapat menggunakan kartu identitas fisik seperti yang berlaku selama beberapa dekade.

Baca Juga:

Ribuan Warga Argentina Tuntut Keadilan atas Pembunuhan Brutal Tiga Perempuan Muda

Sistem ini diyakini akan mempermudah berbagai urusan administratif sehari-hari, mulai dari membuat kontrak telepon hingga membuktikan usia untuk membeli minuman beralkohol. Otoritas yang membutuhkan informasi hanya dapat mengakses data spesifik, seperti usia atau kewarganegaraan, tanpa menyentuh detail lain.

Namun, penentang rencana ini tetap menilai e-ID berpotensi mengancam privasi. Mereka khawatir, meskipun data diklaim aman, ada celah untuk pelacakan dan penyalahgunaan, termasuk untuk kepentingan komersial.

Swiss dikenal memiliki tradisi kuat dalam melindungi privasi warganya. Contohnya, aturan ketat terhadap Google Street View yang mewajibkan area tertentu seperti sekolah atau rumah sakit diburamkan, serta jumlah kamera CCTV yang jauh lebih sedikit dibanding negara Eropa lainnya.

Baca Juga:

Sindikat Perdagangan Manusia di Kenya, Puluhan Warga Hendak Dikirim Berperang di Ukraina

Meski begitu, jajak pendapat terbaru menunjukkan publik kali ini lebih terbuka terhadap e-ID, terutama setelah pengalaman positif menggunakan sertifikat digital Covid-19 selama pandemi. Banyak warga juga beranggapan bahwa data pribadi mereka sudah terekspos di media sosial, sehingga memberi akses terbatas kepada pemerintah bukan ancaman besar.

Hasil referendum ini akan menentukan arah kebijakan digitalisasi identitas di Swiss sekaligus menjadi contoh penting bagi negara lain yang tengah mempertimbangkan sistem serupa.***

Baca Juga:

AS Cabut Visa Presiden Kolombia Gustavo Petro Usai Serukan Tentara AS Lawan Trump