Ilustrasi perdagangan di desa. (Dibuat menggunakan Google Gemini)
KLIK WARTAKU – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan kekhawatiran serius atas keterbatasan akses infrastruktur dasar di wilayah pedesaan Indonesia.
Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Wempi Saputra, Executive Director for the Southeast Asia Voting Group (EDS16) World Bank, di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/8).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari constituency mission untuk penyusunan laporan World Bank Group Tahun Anggaran 2025.
Di balik agenda formal itu, kedua pihak melakukan pendalaman sejumlah isu strategis yang dianggap krusial bagi arah pembangunan nasional.
“Salah satu topik diskusi kami adalah tantangan pembangunan di Indonesia, khususnya di tingkat desa, termasuk keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar,” ungkap Sri Mulyani. “Untuk itu, skema pembiayaan yang mendukung peran pemerintah daerah dalam menangani isu-isu tersebut menjadi sangat penting.”
Isu pembiayaan pembangunan desa memang menjadi tekanan tersendiri dalam era pemulihan pasca pandemi dan transformasi ekonomi global.
Dalam forum tersebut, Sri Mulyani menekankan perlunya desain pembiayaan yang lebih adaptif dan memberdayakan daerah agar tak terjebak dalam stagnasi pembangunan.
Selain itu, pertemuan juga membahas sejumlah agenda jangka panjang lain yang dinilai tak kalah mendesak: pengembangan energi terbarukan, penciptaan lapangan kerja berkualitas di era digital, dan akses teknologi inklusif.
“Pertemuan ini memperkuat komitmen bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih inovatif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang,” tambah Sri Mulyani.
Dengan meningkatnya tantangan sosial-ekonomi dan perubahan iklim, kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan lembaga keuangan global seperti Bank Dunia dinilai menjadi pilar penting untuk menjamin pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
