Soroti Eksploitasi SDA di Raja Ampat, Ketua PBNU: Indonesia Tak Jadi Kaya, Lingkungan Justru Rusak

KLIKWARTAKU – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohamad Syafi’ Alielha alias Savic Ali, mengkritik praktik eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang dinilai tidak membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat Indonesia. Ia menyebut, selama puluhan tahun eksploitasi SDA hanya memperkaya segelintir orang dan merusak lingkungan.

“Sudah puluhan tahun kita mengeksploitasi hutan dan bumi, tapi Indonesia tidak juga menjadi negara kaya. Kita mestinya lebih fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Savic dalam keterangannya, menanggapi laporan Greenpeace terkait aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Greenpeace sebelumnya melaporkan aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran telah membabat lebih dari 500 hektare hutan. Dampaknya, terjadi sedimentasi yang mengancam ekosistem terumbu karang dan kehidupan laut di kawasan yang dikenal sebagai “Surga Terakhir dari Timur”.

Baca Juga:

Pelaku Usaha Indonesia Promosikan Tempe sebagai Superfood di AS

Savic menyatakan bahwa pendekatan pembangunan yang terus mengandalkan eksploitasi SDA tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Ia menilai Indonesia perlu beralih pada pengembangan teknologi dan ekonomi berbasis kreativitas manusia.

“Model lama ini hanya menguntungkan kurang dari satu persen penduduk. Negara harus berani mengubah arah,” tegasnya.

Menurut Savic, Raja Ampat merupakan aset ekologi nasional yang tak tergantikan. Ia meminta pemerintah memberlakukan moratorium terhadap seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Baca Juga:

Lalu Lintas Kapal di Pelabuhan Pulau Baai Lancar, Aktivitas Pelayaran Meningkat

“Tak ada wilayah lain di Indonesia seperti Raja Ampat. Kalau rusak, tidak ada yang bisa menggantikannya. Pemerintah harus hentikan izin-izin baru dan melakukan evaluasi mendalam,” ujarnya.

Savic mengatakan penolakan publik terhadap tambang di wilayah ekosistem penting menunjukkan meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat. Ia mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh proyek pertambangan yang berisiko tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Sejumlah kawasan harus ditinjau ulang, libatkan para ahli dan masyarakat dalam prosesnya. Kita harus pikirkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang,” kata Savic.

Baca Juga:

BIAS 2025, Komitmen Pemerintah Lindungi Anak dari Penyakit

“Pertambangan memang penggerak ekonomi, tapi konsekuensinya besar. Kita tidak boleh wariskan kerusakan kepada anak cucu,” pungkasnya.