Ribuan Kader Muslimat NU Ikuti Pelatihan Paralegal,
KLIKWARTAKU — Kementerian Hukum menggelar pelatihan paralegal khusus bagi 2.500 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).
Pelatihan itu mencetak rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai pelatihan paralegal perempuan terbanyak yang berasal dari satu organisasi kemasyarakatan.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pelatihan itu sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Baca Juga:
“Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan people-centered justice, yakni pendekatan keadilan berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,” kata Supratman, Sabtu 14 Juni 2025.
Supratman menuturkan, Kemenkum selama ini telah bekerja sama dengan 777 organisasi pemberi bantuan hukum (PBH) terakreditasi untuk menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Namun, jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan hukum masyarakat secara nasional.
Supratman mengatakan, pemerintah berharap dapat memperkuat kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan. Para paralegal akan bekerja di bawah supervisi PBH untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Baca Juga:
“Pemerintah dan NU berkolaborasi untuk melaksanakan pelatihan paralegal yang diikuti 2.500 anggota NU. Ini Salah satu upaya untuk memperluas akses keadilan adalah melalui pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat,” ucapnya.
Dia menyebutkan, dengan pelatihan itu, akan hadir tambahan 1.794 Posbankum di tingkat desa dan kelurahan. Maka total Posbankum yang telah dibentuk akan meningkat menjadi 6.802, Dan keberadaan paralegal perempuan dalam penanganan kasus-kasus sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak tentu sangat dibutuhkan.
“Kasus-kasus seperti inses atau kekerasan dalam rumah tangga memerlukan pendekatan khusus, bukan sekadar pendekatan formal hukum. Di sinilah pentingnya keterlibatan paralegal perempuan,”tuturnya.
Baca Juga:
Supratman mengaku dirinya yakin kolaborasi dengan Muslimat NU, yang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, termasuk akademisi dari Fakultas Hukum dan Syariah, akan mendorong keadilan yang bertumbuh dan hidup di masyarakat.
Selain pelatihan langsung, pemerintah juga mengembangkan layanan digital melalui Portal Informasi Bantuan Hukum. Portal itu mengintegrasikan berbagai fitur seperti Ruang Paralegal, Posbankum, Peacemaker Justice Award, Literasi Hukum, serta SIDBANKUM (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum), yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum.
Langkah Kemenkum itu menjadi tonggak penting dalam pemerataan akses keadilan di Indonesia, sekaligus pengakuan terhadap peran strategis perempuan dalam pembangunan hukum berbasis komunitas. ***
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
