Rencana Gubernur Jabar Ganti Nama RS Al Ihsan Tuai Kecaman

KLIKWARTAKU – Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan menjadi Welas Asih memicu kritik dari Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI). Organisasi ini menilai langkah tersebut tidak memiliki urgensi dan mengabaikan nilai historis serta filosofis yang terkandung dalam nama lama.

Ketua Umum FUUI, KH Athian Ali M. Dai, menyayangkan keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Nama Al Ihsan memiliki makna mendalam dalam Islam, yaitu berbuat terbaik kepada Tuhan dan sesama. Rumah sakit ini juga bagian dari sejarah perjuangan para tokoh dan ulama Jawa Barat,” ujar KH Athian.

Baca Juga:

Kemnaker Permudah Penyaluran BSU 2025 Lewat Digitalisasi Aplikasi Pospay

RSUD Al Ihsan didirikan pada 1993 oleh Yayasan Al Ihsan sebelum dikelola oleh Pemprov Jawa Barat. Sejak berdiri, rumah sakit ini melayani masyarakat tanpa membedakan agama atau latar belakang.

Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pergantian nama merupakan bagian dari strategi membangun identitas daerah yang lebih dekat dengan budaya lokal.

“Orang Sunda itu welas asih. Nama ini lebih mudah dipahami masyarakat dan bisa menjadi brand baru,” jelas Dedi dalam konferensi pers di Bandung.

Baca Juga:

Kemensos Verifikasi Usulan KH Abbas Abdul Jamil sebagai Pahlawan Nasional

Namun pernyataan tersebut dinilai kurang akurat. KH Athian menyoroti bahwa frasa “Welas Asih” justru berasal dari bahasa Jawa, bukan Sunda, sehingga tidak sejalan dengan alasan penguatan budaya lokal yang disampaikan gubernur.

“Nama itu perlu dikaji lebih dalam. Jangan membuat keputusan tanpa urgensi dan dasar yang kuat,” tegasnya.

KH Athian juga mengingatkan agar gubernur lebih fokus pada program pembangunan yang substansial daripada kebijakan simbolik yang memicu kontroversi.

Baca Juga:

Pendaftaran Seleksi Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030 Dibuka, Purbaya Nyatakan Siap Maju Kembali

Lebih lanjut, ia menyinggung beberapa langkah kontroversial Dedi sejak menjabat, seperti pengusulan Nyi Roro Kidul sebagai ikon pariwisata, program vasektomi sebagai syarat bansos, hingga isu penghapusan bantuan pesantren.

“Jabatan tidak lama. Gunakan untuk menyejahterakan rakyat, bukan memicu polemik,” pungkasnya.

Baca Juga:

Tegaskan Komitmen Prabowo Berantas Korupsi, Dahnil: Jangan Tunggu Giliran!