Regulasi AI Indonesia Harus Sesuai Geopolitik untuk Wujudkan Kedaulatan Digital
KLIKWARTAKU – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menyatakan Pemerintah Indonesia tengah menyusun regulasi kecerdasan buatan (AI) dengan berlandaskan pada kondisi geopolitik global dan panduan “Atlas of AI”.
Nezar menjelaskan Indonesia punya sumber daya alam strategis seperti nikel dan boron yang sangat potensial untuk mendukung industri chip dan pengembangan AI. Namun, Indonesia belum memiliki rencana besar untuk menjadikan kekayaan ini sebagai bagian dari ekosistem AI dunia.
Untuk memperkuat posisi, pemerintah berencana membangun pusat riset dan klaster komputasi yang kuat di dalam negeri. Sayangnya, dana riset di Indonesia masih rendah, hanya sekitar 0,24 persen dari PDB, sehingga pengembangan AI berdaulat masih berjalan lambat.
Baca Juga:
Nezar juga mengingatkan pentingnya membangun AI yang mengusung nilai lokal, karena saat ini AI banyak didominasi oleh negara-negara besar dengan model yang mengadopsi nilai Barat.
Tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia adalah kesenjangan infrastruktur digital, ancaman serangan siber, dan kekurangan talenta digital. Indonesia diperkirakan butuh lebih dari 12 juta tenaga digital pada 2030, namun masih kekurangan 2,7 juta.
Menurut Nezar, kualitas sumber daya manusia adalah kunci utama agar teknologi digital bisa maju meskipun infrastrukturnya belum sempurna.
Baca Juga:
Ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital harus dilihat sebagai ekosistem yang menyatukan aspek keamanan, ekonomi, pendidikan, dan pelestarian nilai lokal agar bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
