Presiden Instruksikan Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Minta Dukungan Pemda
KLIKWARTAKU – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2025. Program ini akan memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah di berbagai wilayah.
Dengan penambahan ini, total akan ada 200 lokasi Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026, menyusul pembukaan 100 titik rintisan pertama yang dijadwalkan mulai Juli mendatang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menjelaskan bahwa program ini merupakan inisiatif langsung Presiden, bukan program Kementerian Sosial.
Baca Juga:
“Program Sekolah Rakyat ini murni gagasan Presiden, dan perlu dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah,” ujar Robben.
Program ini dirancang sebagai respons atas tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 227 ribu anak usia SD tidak sekolah, 499 ribu anak usia SMP, dan lebih dari 3,4 juta anak usia SMA yang belum atau tidak pernah sekolah.
Menurut Robben, masalah utama bukan biaya pendidikan formal, tetapi biaya pendukung seperti transportasi dan kebutuhan sekolah lainnya. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional menyebut 76 persen keluarga menyatakan alasan ekonomi sebagai penyebab utama anak putus sekolah.
Baca Juga:
Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem boarding school dengan fasilitas pendidikan dari jenjang SD hingga SMA. Pemerintah menyiapkan lahan seluas 6,3 hingga 10 hektare untuk pembangunan fisik sekolah, seluruhnya dibiayai oleh APBN.
Selama masa rintisan, gedung BLK akan digunakan secara pinjam pakai selama satu tahun, dan akan direnovasi sebelum dikembalikan ke pemda.
“Nantinya akan dibangun sekolah tetap. Rancangannya mirip SMA Taruna Nusantara, tetapi akan lebih inklusif,” jelas Robben.
Baca Juga:
Tak hanya menyasar anak-anak, program ini juga memberikan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi orangtua siswa. Pemerintah juga akan memperbaiki rumah tidak layak huni milik keluarga penerima manfaat.
Presiden Prabowo bahkan memberikan instruksi tambahan dari Rusia, agar 100 BLK lainnya di seluruh Indonesia dijadikan lokasi rintisan Sekolah Rakyat tahap kedua.
Hingga saat ini, tercatat 357 pemerintah daerah telah bergabung. Pemerintah pusat mengimbau daerah lain untuk segera ikut serta dalam program ini.
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
