PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Diskors Setelah Rekaman Telepon Bocor
KLIKWARTAKU — Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, resmi diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa, 1 Juli 2025, setelah muncul tekanan besar menyusul bocornya rekaman percakapannya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Dalam rekaman yang beredar luas, Paetongtarn terdengar menyapa Hun Sen dengan sebutan paman dan mengkritik seorang petinggi militer Thailand. Hal ini memicu kemarahan publik serta petisi untuk mencopotnya dari jabatan.
Mahkamah Konstitusi, dengan suara 7 banding 2, memutuskan untuk menangguhkan Paetongtarn dari tugasnya sebagai perdana menteri sementara mereka memproses kasus pemecatan tersebut. Ia diberikan waktu 15 hari untuk mengajukan pembelaan.
Baca Juga:
Selama masa penangguhan, Wakil Perdana Menteri akan mengambil alih sebagai pemimpin sementara. Meski begitu, Paetongtarn tetap berada dalam kabinet sebagai Menteri Kebudayaan, jabatan baru yang disahkan hanya beberapa jam sebelum skorsing diumumkan.
Paetongtarn, yang berasal dari dinasti politik Shinawatra yang berpengaruh di Thailand, menjadi tokoh ketiga dalam keluarganya yang berpotensi kehilangan kekuasaan sebelum menyelesaikan masa jabatannya. Pemerintahannya kini berada di ujung tanduk, terutama setelah salah satu mitra koalisi konservatif keluar dua pekan lalu.
Dalam pernyataan publik terbarunya, Paetongtarn kembali meminta maaf atas isi pembicaraan itu dan menegaskan tujuannya berbicara dengan Hun Sen adalah lebih dari 100 persen demi kepentingan negara.
Baca Juga:
Ia menyebut percakapan tersebut terkait sengketa perbatasan yang sudah berlangsung puluhan tahun, namun kembali memanas sejak akhir Mei lalu setelah seorang tentara Kamboja tewas.
Rekaman itu menuai kritik tajam dari kalangan konservatif, yang menilai Paetongtarn terlalu lunak terhadap Hun Sen dan tidak mendukung militer Thailand. Namun, ia bersikukuh tidak memiliki niat jahat. “Kalau didengarkan secara utuh, Anda akan tahu bahwa saya tidak bermaksud buruk. Fokus saya hanya menghindari kekacauan dan korban jiwa,” tegasnya.
Jika akhirnya dicopot, Paetongtarn akan menjadi perdana menteri kedua dari Partai Pheu Thai yang lengser dalam kurun waktu setahun. Sebelumnya, Srettha Thavisin diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus tahun lalu karena mengangkat mantan narapidana sebagai anggota kabinet.
Baca Juga:
Keputusan terbaru ini kembali menyoroti peran besar Mahkamah Konstitusi dalam perpolitikan Thailand. Sejak 2006, lembaga ini telah membubarkan 34 partai politik, termasuk Partai Move Forward yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 2023 namun gagal membentuk pemerintahan.
“Ini sudah menjadi pola dalam politik Thailand, bagian dari budaya politik yang menyimpang dari proses demokrasi yang seharusnya,” kata Titipol Phakdeewanich, dosen ilmu politik Universitas Ubon Ratchathani.
Meski sempat menjadi simbol harapan sebagai pemimpin perempuan termuda Thailand pada usia 38 tahun, popularitas Paetongtarn anjlok tajam. Survei akhir pekan lalu menunjukkan tingkat kepuasan publik turun drastis menjadi 9,2 persen dari 30,9 persen pada Maret.
Baca Juga:
Sementara itu, sang ayah yang juga mantan PM, Thaksin Shinawatra, tengah menghadapi dakwaan penghinaan terhadap monarki terkait wawancara dengan media Korea Selatan sembilan tahun lalu. Persidangan atas kasus tersebut dimulai pada hari yang sama ketika putrinya diskors.
Thaksin, yang baru kembali ke Thailand tahun lalu setelah 15 tahun hidup di pengasingan, menjadi figur paling menonjol yang kini menghadapi UU lese majeste Thailand yang kontroversial. Kepulangannya tahun lalu disebut-sebut sebagai hasil kompromi besar antara Pheu Thai dengan pihak militer dan kelompok konservatif pro-monarki.
Kini, nasib Paetongtarn dan arah politik Thailand kembali berada di tangan Mahkamah Konstitusi — lembaga yang kekuasaannya terus menjadi sorotan.***
Baca Juga:
Kunjungi Medsos Klikwartaku.com
Klik di siniArtikel Terkait
