Pertarungan Hukum Memanas: Harvard Gugat Pemerintah Trump atas Pemotongan Dana Miliaran Dolar

KLIKWARTAKU — Perseteruan hukum antara Universitas Harvard dan pemerintahan Presiden Donald Trump memasuki babak baru yang memanas, setelah pengacara dari kedua pihak bentrok di pengadilan federal Boston pada Senin (waktu setempat). Persoalannya: pemotongan dana hibah federal senilai lebih dari $2 miliar dengan alasan untuk melawan antisemitisme.

Trump menuding Harvard gagal menangani sentimen antisemitisme di kampusnya dan memutuskan untuk menghentikan pendanaan berbagai program riset, termasuk dalam bidang medis, luar angkasa, dan kecerdasan buatan. Namun dalam sidang yang dipantau ketat ini, Hakim Allison Burroughs mempertanyakan logika keputusan tersebut.

“Bagaimana mencabut dana riset medis akan menghentikan antisemitisme? Ini sungguh membingungkan,” kata Burroughs, yang diangkat oleh Presiden Obama.

Harvard Sebut Pemotongan Tidak Berdasar

Pengacara Harvard, Steven Lehotsky, menyatakan pemerintah tengah berupaya mengendalikan mekanisme internal universitas dan bahwa pemotongan dana ini merugikan publik luas.

“Tak ada bukti bahwa tindakan ini akan berdampak terhadap antisemitisme di kampus,” ujarnya.

“Hubungan riset antara Harvard dan pemerintah AS telah berlangsung selama lebih dari 80 tahun.”

Lehotsky juga menambahkan bahwa tindakan tersebut akan menghambat berbagai penelitian penting yang menyangkut kepentingan nasional dan kesehatan publik.

Argumen Pemerintah: Harvard Pilih Demonstran daripada Riset

Pengacara pemerintah, Michael Velchik, lulusan Harvard tahun 2012, berargumen bahwa universitas melanggar perintah eksekutif Trump tentang penanggulangan antisemitisme. Ia menyindir Harvard karena lebih “memihak demonstran anti-Israel dibandingkan penelitian kanker.”

Namun Hakim Burroughs terus menekan argumen pemerintah: “Apakah kalian menyatakan bahwa setiap peneliti di Harvard antisemitik? Bagaimana bisa mencabut dana tanpa bukti langsung?” tanyanya.

Burroughs menegaskan bahwa keputusan sepihak semacam itu memiliki dampak konstitusional besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Visa Mahasiswa dan Ancaman Pajak

Selain pencabutan dana, pemerintahan Trump juga tengah berusaha memblokir akses Harvard ke sistem visa mahasiswa internasional. Bahkan, ancaman untuk mencabut status bebas pajak universitas ini sempat dilontarkan.

Sebelumnya, Trump berhasil menekan Columbia University untuk memenuhi tuntutan pemerintah, termasuk larangan penggunaan penutup wajah saat demonstrasi. Namun, tuntutan lebih lanjut tetap menyusul, dan akreditasi Columbia kini terancam.

Reaksi Publik dan Aksi Protes

Di luar ruang sidang, puluhan demonstran berkumpul dengan poster bertuliskan “Bela Kebebasan Akademik” dan “Jangan Ganggu Harvard”. Sementara itu, Trump menanggapi melalui Truth Social:

“Hakim ini bias dan bencana total,” katanya, sambil berjanji akan mengajukan banding jika kalah.

Pihak Gedung Putih tetap optimistis. Dalam pernyataan resminya, juru bicara menyatakan: “Kami yakin Harvard akhirnya akan mendukung visi presiden. Negosiasi dengan itikad baik sangat mungkin terjadi.”

Putusan Segera, Taruhannya Besar

Hakim Burroughs belum mengeluarkan putusan akhir namun berjanji akan segera mengambil keputusan sebelum 3 September, tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah untuk menyetop pendanaan.

Apapun hasilnya, perkara ini diperkirakan akan dibawa ke Mahkamah Agung AS, dan menjadi preseden penting dalam hubungan antara pemerintah federal dan institusi pendidikan tinggi.***