Pemprov Jabar Fokus Kurangi Disparitas Desa Melalui Penataan Wilayah
KLIKWARTAKU – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk terus mengurangi disparitas antar desa, yang dinilai masih cukup mencolok di berbagai wilayah Jawa Barat. Meskipun kemajuan dalam pengentasan desa tertinggal terus dicapai, potensi ekonomi desa belum sepenuhnya teroptimalkan.
“Ada desa yang jumlah penduduknya hanya 2.000 orang, tapi ada juga yang mencapai 150.000. Ini mencerminkan ketimpangan yang harus segera dibenahi,” ujar Gubernur Dedi.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus pada pemekaran, penggabungan, serta perubahan status desa menjadi kelurahan. Menurut Dedi, sejumlah desa kini telah berkembang dengan karakteristik perkotaan, namun secara administratif masih tercatat sebagai desa.
Baca Juga:
“Banyak wilayah yang karakter masyarakatnya sudah urban, tapi masih berstatus desa. Ini tidak cocok dan perlu segera disesuaikan,” tambahnya.
Gubernur Dedi mencatat bahwa Jawa Barat saat ini memiliki 5.312 desa dengan total penduduk lebih dari 50 juta jiwa. Namun, alokasi dan serapan anggaran di desa-desa tersebut belum merata, bahkan lebih kecil dibandingkan provinsi lain dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit.
“Disparitas serapan anggaran ini juga menjadi perhatian. Kita perlu kebijakan yang lebih adil untuk desa-desa di Jawa Barat,” katanya.
Baca Juga:
Langkah penataan desa ini juga akan terintegrasi dengan pengelolaan tata ruang, tata kelola air, serta perencanaan pembangunan wilayah. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan provinsi, yaitu “Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata.”
Selain itu, Gubernur Dedi juga menyoroti pentingnya insentif bagi daerah penghasil air dan pangan, agar pembangunan tidak timpang antara wilayah industri dan pertanian.
“Daerah penghasil air dan padi harus mendapat insentif. Bukan hanya harga hasil panennya, tapi juga dukungan untuk wilayahnya agar masyarakat tetap mau bertani dan menjaga sawah,” jelasnya.
Baca Juga:
Dedi menegaskan bahwa rencana penataan desa telah mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Pemerintah provinsi bersama DPRD sepakat untuk membahas perubahan struktur dan tata kelola desa demi mengurangi disparitas serta memperkuat efektivitas pembangunan daerah.
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
