Pemerintah Siapkan Program Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional
KLIKWARTAKU – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan nasional di tiga sektor strategis tersebut.
Program ini ditetapkan melalui dua regulasi utama, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 19 Tahun 2025.
“Ada dua regulasi, yaitu Inpres dan Kepres, tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional,” ujar Zulkifli Hasan.
Baca Juga:
Menurutnya, Inpres tersebut merupakan perintah langsung Presiden untuk mempercepat langkah Indonesia menuju kedaulatan di bidang pangan, energi, dan air. Dalam rapat koordinasi perdana yang melibatkan sejumlah kementerian strategis, telah dibahas penetapan kawasan prioritas untuk proyek ini.
“Kita akan menetapkan kawasan mana saja yang menjadi prioritas dalam proyek strategis ini. Sejumlah wilayah yang telah diusulkan antara lain Wanam (Merauke, Papua Selatan), Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan,” jelasnya.
Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa Inpres memberikan mandat kepada dirinya sebagai Menko Pangan untuk memimpin koordinasi lintas kementerian/lembaga agar program ini tidak berjalan secara sektoral atau parsial.
Baca Juga:
“Saya diminta untuk mengoordinasikan ini agar dapat dirumuskan secara menyeluruh, sehingga bisa menjadi satu kebijakan nasional yang juga berkaitan dengan penganggaran tahun 2026,” tambahnya.
Berdasarkan Kepres, Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang membawahi sebanyak 27 kementerian dan lembaga.
“Tugas utama kami adalah menyusun koordinasi agar melahirkan kebijakan bersama. Output-nya adalah penetapan kawasan prioritas dan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk yang terkait dengan energi baru terbarukan (EBT),” ungkapnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan program agar tetap memenuhi regulasi yang berlaku.
“Kita ingin bergerak cepat menuju swasembada, tapi pelaksanaannya harus hati-hati, berkualitas, dan sesuai aturan,” tegasnya.
Terkait pendanaan, Zulkifli Hasan menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp8 triliun yang dialokasikan untuk pencetakan sawah di kawasan prioritas. Dana tersebut saat ini berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian, namun belum dapat dicairkan.
Baca Juga:
“Dana sebesar Rp8 triliun untuk pencetakan sawah sudah tersedia di Kementerian Pertanian, tapi belum bisa digunakan saat ini. Itu baru untuk sawah, belum termasuk komponen lainnya,” pungkasnya.***
Kunjungi Medsos Klikwartaku.com
Klik di siniArtikel Terkait
