KLIK WARTAKU – Pemerintah memperkuat dukungan anggaran bagi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dengan total alokasi Rp22,4 triliun untuk periode 2023–2025.
Dana tersebut mencakup Transfer ke Daerah (TKD) serta belanja Kementerian/Lembaga (K/L), dan diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan bahwa pendanaan DOB disusun dengan mempertimbangkan sejumlah indikator utama seperti luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan infrastruktur strategis.
“Presiden Prabowo Subianto bersama kabinet ingin melakukan perbaikan dalam pendanaan DOB, baik melalui anggaran K/L maupun TKD,” ujar Anggito, Rabu (2/7).
Untuk Tahun Anggaran 2025, belanja infrastruktur pemerintahan DOB dialokasikan melalui DIPA Kementerian PUPR senilai Rp1,28 triliun.
Sementara itu, komponen TKD mencakup Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang digelontorkan ke seluruh wilayah DOB Papua.
Anggito menyatakan bahwa pemerintah kini memperkuat langkah evaluasi dan reformasi tata kelola Dana Otsus, termasuk perbaikan aspek penyaluran, efektivitas program, dan pengawasan lintas lembaga.
“Kami sedang menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis interoperabilitas, bersama Bappenas dan Kemendagri. Ini bagian dari langkah pembinaan dan pengawasan yang lebih baik,” jelasnya.
Sejak dibentuk, DOB di Papua telah mencatat sejumlah capaian, termasuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, serta program ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Pemerintah menilai bahwa intervensi anggaran yang lebih tepat sasaran dan didukung sistem informasi akan memperkuat daya ungkit pembangunan.
Dengan tata kelola Dana Otsus yang semakin prudent, transparan, dan cepat, pemerintah berharap manfaat langsungnya akan lebih dirasakan oleh masyarakat di wilayah DOB.
