Pemerintah Intensifkan Langkah Stabilkan Harga Beras di 214 Daerah
KLIKWARTAKU – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menstabilkan harga beras, khususnya di 214 kabupaten/kota yang harganya telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pemerintah akan lebih aktif mengintervensi pasar guna menekan kenaikan harga. Instrumen utamanya adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Jakarta.
Tito mengklaim kebijakan ini mulai menunjukkan hasil positif, ditandai dengan semakin banyaknya daerah yang mengalami penurunan harga beras.
Baca Juga:
Analis politik dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Yohanes Jimmy Nami, menilai intervensi pasar merupakan langkah taktis yang tepat untuk mencegah potensi kerawanan pangan.
“Pangan sebagai kebutuhan primer harus selalu dijaga ketersediaannya, dan pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menjaminnya,” kata Jimmy.
Ia mengingatkan, meskipun intervensi pasar cukup efektif dalam jangka pendek, langkah ini harus diawasi ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Baca Juga:
Jimmy menekankan bahwa stabilisasi harga beras dalam jangka panjang memerlukan strategi yang lebih menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat sektor produksi dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, seperti penyediaan bibit, pupuk, dan akses distribusi yang merata.
Selain itu, kolaborasi antarlembaga seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian juga dinilai krusial, termasuk dalam upaya mitigasi bencana untuk mencegah terjadinya krisis pangan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga beras masih mengalami kenaikan di 214 kabupaten/kota pada Agustus 2025. Namun, laju inflasi beras menunjukkan tren melandai.
Baca Juga:
“Inflasi beras secara bulanan tercatat sebesar 0,73 persen pada Agustus, lebih rendah dibandingkan bulan Juli,” ujar Deputi BPS, Winny, dalam rapat koordinasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Dampaknya terhadap inflasi umum juga mulai berkurang. Namun secara spasial, sebagian besar wilayah—terutama di luar Pulau Jawa—masih melaporkan harga beras yang melebihi harga acuan pemerintah.
Kebijakan intervensi pasar yang saat ini dilakukan pemerintah dinilai sebagai langkah tepat untuk menahan lonjakan harga beras. Namun, tantangan jangka panjang tetap ada, dan dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk menjamin ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.***
Baca Juga:
Kunjungi Medsos Klikwartaku.com
Klik di siniArtikel Terkait
