PBB Peringatkan Bencana Kelaparan di Rakhine Myanmar, Ribuan Warga Terancam Mati Lapar

KLIKWARTAKU — Situasi kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, kian memburuk. Program Pangan Dunia (WFP) PBB mengeluarkan peringatan darurat bahwa wilayah tersebut berada di ambang bencana kelaparan penuh akibat blokade militer, konflik bersenjata, dan krisis pendanaan global.

Rakhine, yang telah menampung sekitar 140.000 pengungsi Muslim Rohingya sejak gelombang kekerasan komunal pada 2012, kini menghadapi lonjakan besar jumlah warga yang terlantar pasca meletusnya perang antara militer Myanmar dan kelompok bersenjata Arakan Army.

Sejak kudeta militer 2021, perekonomian Myanmar runtuh, namun Rakhine mengalami dampak yang jauh lebih parah karena terputus dari wilayah lain akibat blokade total pada 2023.

Baca Juga:

Gereja 113 Tahun di Swedia Dipindahkan Utuh Sejauh 5 Km Demi Selamatkan dari Runtuhan Tambang

Kekurangan makanan mendorong warga melakukan tindakan putus asa. Pada April lalu, seorang ayah di Kamp Ohn Taw Kyi menambahkan insektisida ke makanan keluarganya karena tidak sanggup lagi menahan lapar. Ia meninggal, sementara istri dan dua anaknya selamat berkat bantuan tetangga.

Kasus serupa juga terjadi pada keluarga etnis Rakhine di Sittwe pada Juni, serta pasangan lansia pengungsi yang bunuh diri minggu lalu akibat kehabisan uang dan makanan.

WFP melaporkan bahwa pendanaannya tahun ini turun 60 persen dibanding 2024. Sehingga hanya mampu membantu 20 persen dari warga Myanmar yang mengalami kerawanan pangan akut. Bantuan ke Rakhine bahkan sempat dipotong pada Maret meski jumlah keluarga yang tak bisa bertahan hidup terus melonjak.

Baca Juga:

Hamas Setuju Usulan Gencatan Senjata Terbaru di Gaza, Israel Belum Beri Respons

“Orang-orang terjebak dalam lingkaran setan — terisolasi oleh konflik, kehilangan mata pencaharian, dan tanpa jaring pengaman kemanusiaan,” kata Michael Dunford, Perwakilan WFP di Myanmar. “Kami mendengar kisah memilukan: anak-anak menangis kelaparan, ibu melewatkan makan, keluarga bertahan hidup hanya dengan umbi talas rebus.”

Larangan memancing bagi Rohingya, harga bahan pokok yang melonjak lima kali lipat, serta penutupan akses darat membuat warga tak memiliki sumber pendapatan. Sebagian bahkan harus menggunakan tunjangan pangan mereka untuk membayar kewajiban kepada keluarga yang mengirim anggota laki-laki sebagai wajib militer membantu pertahanan Sittwe.

WFP memperingatkan tanda-tanda distres ekonomi ekstrem di semua komunitas di Rakhine: peningkatan utang, pengemis di jalanan, kekerasan rumah tangga, anak putus sekolah, hingga risiko perdagangan manusia.

Baca Juga:

Swatch Minta Maaf atas Iklan “Mata Sipit” yang Tuai Kecaman di China

Krisis ini diperparah oleh pemotongan dana besar-besaran dari sejumlah negara donor. Pemangkasan 87 persen bantuan USAID oleh pemerintahan Donald Trump menjadi pukulan berat, mengingat tahun lalu Amerika Serikat menyumbang hampir US$4,5 miliar, atau hampir setengah total donasi yang diterima WFP dari seluruh dunia.

Peringatan “kelaparan yang sedang terbentuk” di Rakhine sebenarnya telah dikeluarkan PBB sejak November 2024. Fakta bahwa sembilan bulan kemudian kondisi semakin memburuk menunjukkan betapa rapuhnya sistem bantuan internasional di tengah iklim politik dan pendanaan global yang kian tidak bersahabat.***

Baca Juga:

Myanmar Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta 2021, Dunia Sebut Hanya “Pemilu Bayangan”