Optimalisasi Keselamatan Transportasi Air di Kalbar: Sinergi Pemerintah, Pengusaha, dan Masyarakat Tekan Angka Kecelakaan

KLIKWARTAKU – Guna memperkuat keselamatan angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), PT. Jasa Raharja Kalimantan Barat bersama Dinas Perhubungan dan stakeholder lainnya menggelar Sosialisasi Keselamatan Transportasi Air di Ruang Harmonis, Kantor Jasa Raharja Kalbar, Jalan Sultan Abdurrahman No. 101 A, Kota Pontianak, Kamis 24 Juli 2025.

Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Peran Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Kecelakaan Transportasi Air di Kalbar” dan dihadiri oleh berbagai instansi lintas sektor, termasuk perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, KSOP, Basarnas, BMKG, Ditpolairud Polda Kalbar, serta Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP).

Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Kalbar, Panji Akbar Nur Banten, dalam sambutannya menegaskan bahwa keselamatan transportasi air harus dimulai dari perencanaan matang dan sinergi antar pihak.

“Masalah data manifest penumpang masih menjadi perhatian serius. Kejadian tragis KMP Tunu menunjukkan betapa pentingnya akurasi data penumpang untuk penanganan kecelakaan dan pemberian santunan,” ujar Panji.

Ia menyebutkan, hingga Juni 2025 Jasa Raharja telah menyalurkan santunan sebesar Rp 18,5 miliar, dengan angka kecelakaan meningkat 13,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menekankan pentingnya legalitas kapal dan partisipasi operator dalam menyetor iuran wajib.

Sementara pihak KSOP Kelas I Pontianak, melalui Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Hendri menjelaskan bahwa pihaknya baru akan mengambil alih penanganan kapal sungai dan danau per Desember 2025.

“Saat ini kami baru melayani kapal penyeberangan komersil laut. Maka penting untuk memperjelas transisi kewenangan dari BPTD ke KSOP agar tidak terjadi kekosongan layanan dokumen kapal,” jelasnya.

Senada, Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Kalbar, AKBP Y. Andis Arya menyarankan agar dibentuk forum khusus lintas stakeholder yang fokus membahas operasional dan regulasi transportasi air.

“Kita butuh satu forum tetap yang melibatkan operator dan seluruh instansi terkait untuk mempermudah penyelesaian masalah di lapangan secara cepat dan tepat,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Hendrikus Hartadi mengungkapkan adanya tantangan teknis di lapangan berupa pendangkalan sungai yang sudah menyebabkan 60 kapal kandas hingga Juli 2025.

“Sudah kami laporkan ke kementerian, dan ada komitmen dari pengusaha untuk gotong-royong mengatasi pendangkalan dengan pengurukan,” ungkap Hendrikus.

Masukan Strategis dari Stakeholder Lain

Dishub Kota Pontianak menyuarakan kekhawatiran terhadap kapal wisata di Sungai Kapuas yang belum terakomodir dalam skema asuransi dan masih terkendala perizinan.

BMKG mengingatkan pentingnya memantau cuaca ekstrem, arus, dan gelombang tinggi sebelum berlayar.

Basarnas Kalbar menyoroti kurangnya alat navigasi di kapal-kapal kecil dan mendorong peningkatan SOP keselamatan.

Ketua GAPASDAP Kalbar, Agus Tianto, menyoroti transisi regulasi sebagai hambatan utama dalam perizinan kapal dan berharap agar Dishub Provinsi diberi kewenangan menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar). ***