OJK Rilis Aturan Baru untuk Perusahaan Efek, Soroti Sosmed dan Benturan Kepentingan

KLIK WARTAKU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur pengendalian internal dan perilaku bagi Perusahaan Efek, termasuk Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Pedagang Efek (PPE), serta Perusahaan Efek Daerah (PED) dan mitra pemasaran PPE.

Aturan anyar ini menjadi respon atas meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha dan dinamika industri pasar modal, termasuk perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial oleh pelaku industri.

“POJK ini memperkuat tata kelola internal dan perlindungan investor melalui pengaturan lebih komprehensif atas fungsi, perilaku, serta manajemen risiko di seluruh lini Perusahaan Efek,” demikian penjelasan OJK dalam keterangannya, Selasa (15/7).

Baca Juga:

Indonesia-Australia Perkuat Kemitraan Ekonomi di Tengah Tekanan Global

Fokus Pengawasan Baru: Sosmed & Benturan Kepentingan

Salah satu sorotan dalam POJK 13/2025 adalah pengelolaan benturan kepentingan dalam penawaran umum, termasuk kewajiban uji tuntas terhadap calon emiten.

Selain itu, OJK juga mengatur tata kelola penggunaan teknologi informasi serta kerjasama dengan pegiat media sosial oleh Perusahaan Efek.

Dalam hal ini, influencer yang bekerja sama dalam pemasaran efek harus memenuhi syarat perizinan tertentu agar tidak menyesatkan publik atau bertentangan dengan prinsip transparansi.

Baca Juga:

Transaksi Digital Tumbuh 30%, QRIS Melesat 148%

Isi Pokok POJK 13/2025:

• Penguatan fungsi wajib PEE, PPE, PED, dan mitra pemasaran

• Pengelolaan benturan kepentingan dan larangan perilaku menyimpang

• Pengawasan terhadap alih daya (outsourcing) fungsi PPE

  Baca Juga:

  

  Ekonomi Syariah Indonesia Tembus 3 Besar Dunia, Modest Fashion Juara Pertama Global

• Aturan kerja sama iklan antara Perusahaan Efek dan pegiat media sosial

• Penguatan manajemen risiko dan tata kelola teknologi informasi

Peraturan ini diundangkan pada 11 Juni 2025 dan akan mulai berlaku 6 bulan kemudian, yaitu 11 Desember 2025.

Baca Juga:

BI Dorong Kredit Perbankan Lewat Insentif Rp376 Triliun, Targetkan Pertumbuhan Hingga 11%

OJK menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi berkala guna memastikan aturan ini dapat memberikan perlindungan maksimal bagi investor serta menjaga kepercayaan terhadap industri pasar modal Indonesia.