OJK–Kemenhut Satukan Kekuatan: Karbon Jadi Sumber Cuan Baru bagi Petani

KLIK WARTAKU – Nilai ekonomi karbon kini resmi dipandang sebagai aset baru bagi kesejahteraan petani hutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menandatangani Nota Kesepahaman (NK) strategis untuk memperkuat integrasi sektor keuangan dengan sektor kehutanan, Jumat (29/8).

Kesepakatan ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rangkaian Kick-off Pengenalan Pengembangan Potensi Nilai Ekonomi Karbon Perhutanan Sosial di Bandar Lampung.

Baca Juga:

OJK Apresiasi Sinergi Lintas Lembaga atas Penangkapan Buron Investree yang Rugikan Negara Triliunan Rupiah

Mahendra menegaskan pentingnya mengoptimalkan potensi karbon dalam perhutanan sosial. “Peningkatan literasi dan edukasi keuangan akan membuka akses pembiayaan bagi perhutanan berkelanjutan, khususnya di Lampung,” katanya.

Raja Juli menambahkan, MoU ini membuka jalan agar petani hutan lebih mudah mengakses permodalan perbankan.

“Kami berharap sektor swasta dan perbankan memberikan perhatian khusus kepada para petani hutan pengelola perhutanan sosial,” ujarnya.

Baca Juga:

Eks Direktur Investree Ditangkap: Dana Ilegal Rp2,7 Triliun Terungkap

Kerja sama ini mencakup delapan bidang, mulai dari pengembangan kebijakan hijau, pertukaran data, penyediaan tenaga ahli, literasi keuangan di wilayah kehutanan, hingga pengembangan produk dan infrastruktur keuangan berkelanjutan.

Selain penandatanganan NK, rangkaian acara juga meliputi kunjungan lapangan ke Tahura Wan Abdul Rachman, Kabupaten Pesawaran, serta seminar nasional yang memperkenalkan potensi nilai ekonomi karbon perhutanan sosial. Dalam dialog dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Mahendra dan jajaran melihat langsung komoditas unggulan masyarakat.

Kerja sama ini sekaligus memperbarui perjanjian OJK dengan kementerian sebelumnya, menyesuaikan Perpres 139/2024 tentang penataan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Baca Juga:

OJK Ingatkan DPS: Jangan Hanya Fatwa, Awasi Ketat Inovasi Keuangan Syariah

Dengan MoU ini, OJK dan Kemenhut menegaskan komitmen membangun ekosistem keuangan hijau yang inklusif, sekaligus membuka peluang baru bagi petani hutan melalui nilai ekonomi karbon. Harapannya, perhutanan sosial tak hanya menjaga kelestarian alam, tapi juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.