Ngopi Bahas Mobil Dinas Rp15 Miliar, Emang Boros atau Emang Perlu
KLIKWARTAKU – Warung kopi kembali jadi panggung diskusi publik. Kali ini, yang ramai dibicarakan bukan soal siapa yang bakal maju Pilkada, tapi soal rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menganggarkan Rp15 miliar buat pengadaan mobil dinas baru di APBD 2025.
Banyak yang geleng-geleng kepala. “Infrastruktur masih banyak bolong, masa malah beli mobil dinas?” begitu kira-kira nada keluhan yang muncul dari obrolan warga.
Tapi di sisi lain, ada juga yang ngajak ngelihat ini dari sudut pandang lain. Salah satunya Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar. Menurutnya, kebijakan ini gak bisa langsung dicap boros.
Baca Juga:
“Sebenarnya, ini bukan soal pemborosan. Dari sisi hukum dan efisiensi, malah bisa dibilang langkah yang logis,” ujarnya saat ditemui Sabtu, 14 Juni 2025.
Herman menjelaskan, banyak kendaraan dinas yang sudah tua dan butuh diganti. Dan kalau bicara soal efisiensi, bukan berarti semua pengeluaran harus dipangkas habis-habisan.
“Efisiensi itu bukan irit-iritan tanpa arah. Tapi gimana caranya anggaran dipakai tepat sasaran. Nah, mobilitas pejabat itu penting banget buat memastikan program pembangunan di daerah-daerah bisa jalan,” jelasnya.
Baca Juga:
Kalimantan Barat, menurut Herman, bukan provinsi kecil. Luasnya bahkan 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Bayangin aja, dari Pontianak ke Kapuas Hulu, jaraknya kayak dari Jakarta ke Surabaya. Nggak heran kalau kendaraan dinas yang prima jadi kebutuhan mendesak.
Dari sisi hukum, kata Herman, rencana ini juga aman. Ada dasar yang kuat, mulai dari UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 58 Tahun 2005, sampai Permenkeu Nomor 76 Tahun 2015 yang ngatur soal pengadaan barang milik negara.
“Kalau dari sisi aturan, clear banget. Transparan dan sesuai kebutuhan nyata,” tegasnya.
Baca Juga:
Herman juga sempat menyinggung opsi sewa kendaraan. Menurutnya, menyewa justru bisa bikin boros dalam jangka panjang.
“Bayangin aja kalau tiap tahun harus sewa, itu biayanya bisa numpuk. Mending beli sekalian. Lagian, gimana kalau ada kegiatan ke lapangan tapi nggak ada kendaraan? Bisa-bisa, kerjaan pemerintah jadi ketunda,” katanya.
Dr. Herman ngajak publik buat ngelihat kebijakan ini gak cuma dari angka besar yang terpampang, tapi juga dari konteks geografis, kebutuhan pelayanan, dan efisiensi jangka panjang. Karena, seperti kata orang bijak di warung kopi, “yang penting bukan cuma kelihatan irit, tapi beneran tepat guna.”
Baca Juga:
KlikWartaku.Com Gak Cuma Cepat Tapi Tepat
HomepageArtikel Terkait
