Beranda Ekonomi Menteri UMKM Soroti Ketimpangan KUR, Dorong Peran Aktif Pemda dan Reformasi Seleksi Bank

Menteri UMKM Soroti Ketimpangan KUR, Dorong Peran Aktif Pemda dan Reformasi Seleksi Bank

Oleh Era Sampurna - 27 Juni 2025, 13:17

KLIK WARTAKU – Pemerintah pusat menegaskan komitmen reformasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih inklusif, tepat sasaran, dan produktif. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyerukan peran lebih aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam mengusulkan calon debitur, guna memutus dominasi pelaku usaha lama dalam penyaluran pembiayaan tersebut.

“Pemda punya akses dan ruang untuk mengusulkan debitur. Jangan sampai narasi KUR susah itu terus berkembang karena pasifnya daerah,” ujar Maman dalam Rakor KUR Regional Kalimantan, Rabu (18/6).

Hingga pertengahan tahun ini, realisasi unggah data calon debitur dari wilayah Kalimantan baru menyentuh 6,75% dari total nasional, jauh dari target penyaluran KUR nasional sebesar Rp300 triliun, yang mencakup 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi, dengan minimal 60% dialokasikan ke sektor produksi.

Maman menegaskan, pihaknya akan segera menggelar rapat khusus dengan dinas-dinas UMKM daerah untuk memperbaiki rantai distribusi KUR. Skema ini juga bertujuan membuka “jalur masuk” pembiayaan KUR selain lewat perbankan.

Tak hanya soal volume, kualitas penyaluran KUR menjadi sorotan utama. Maman menekankan pentingnya keberpihakan pada sektor produksi yang dinilai memiliki multiplier effect signifikan terhadap ekonomi daerah.

Ia juga mengkritisi praktik bank penyalur yang cenderung menyasar nasabah lama. “Kita perlu pola seleksi baru dan keberanian menyalurkan KUR ke pelaku usaha baru,” tegasnya.

Menteri Maman turut mengingatkan bahwa sesuai regulasi, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan. Namun, ia menemukan masih banyak laporan dari daerah soal bank yang meminta jaminan tambahan, yang justru menghambat akses pelaku usaha.

“Perlu penegasan: jangan sampai aturan tidak diberlakukan. UMKM yang layak jangan terganjal agunan,” katanya.

Senada, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor. “KUR harus menjadi alat pembiayaan inklusif, bukan eksklusif. Kita butuh sinergi kuat pusat-daerah dan bank penyalur,” kata Helvi.