Menteri PKP: Pembiayaan Mikro Perumahan untuk Lawan Rentenir

KLIKWARTAKU – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan pentingnya program pembiayaan mikro perumahan sebagai solusi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan yang aman dan terjangkau, sekaligus melindungi dari praktik rentenir.

“Pembiayaan mikro perumahan ini adalah upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan membantu masyarakat mengakses pembiayaan perumahan, serta menghindarkan mereka dari jeratan rentenir. Masa negara kalah sama rentenir? Ayo bersama kita lawan rentenir,” ujar Menteri PKP, Senin 2 Juni 2025.

Ara mengungkapkan, banyak masyarakat tergoda oleh pinjaman dari rentenir dengan bunga tinggi yang justru menyulitkan kehidupan mereka. Salah satu kasus yang menjadi perhatian terjadi di Kabupaten Majalengka, di mana warga terjebak dalam sistem pinjaman informal yang dikenal sebagai “bank emok.”

Baca Juga:

Pembangunan Bendungan Mbay NTT Capai 80,69 Persen, Desember 2026 Ditargetkan Selesai

“Bank emok” merupakan sistem pinjaman kelompok nonformal yang tidak berada di bawah pengawasan hukum. Meskipun mudah diakses, sistem ini seringkali membebani masyarakat dengan bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak manusiawi.

“Selama ini, banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam dana dari rentenir karena kemudahan prosesnya, padahal risikonya besar. Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Kita harus hadir dengan kebijakan dan program yang benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Ara.

Ia menambahkan, perhatian besar terhadap isu ini juga datang dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar Kementerian PKP bersinergi dengan kementerian/lembaga lain untuk menjalankan program prorakyat dan melakukan sosialisasi yang masif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Baca Juga:

Kiai Marsudi: Haji Mabrur Diukur dari Perubahan Sikap Sepulang dari Tanah Suci

“Program seperti pembiayaan mikro harus disampaikan secara luas agar masyarakat tahu bahwa mereka punya pilihan yang aman dan legal,” tambahnya.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini ke daerah-daerah, terutama kawasan yang masih banyak bergantung pada pinjaman informal.

Baca Juga:

Pemerintah Bahas Rancangan Inpres Jalan Daerah dan Infrastruktur