Menteri PKP: Membeli Rumah Subsidi Lebih Murah daripada Ngontrak

KLIKWARTAKU – Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa membeli rumah subsidi dengan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) ternyata lebih ekonomis dibandingkan dengan membayar sewa bulanan atau tahunan.

“Tadi saya berdiskusi langsung dengan penerima kunci rumah, dan mereka mengatakan bahwa memiliki rumah subsidi ternyata lebih mudah dan lebih murah angsurannya dibandingkan dengan harus membayar sewa atau mengontrak rumah,” ujar Menteri PKP.

Maruarar menambahkan bahwa pegawai Kemendagri yang mendapatkan rumah subsidi hanya membayar angsuran sebesar Rp1,7 juta per bulan. Angsuran ini jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan biaya sewa rumah yang umumnya berkisar antara Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Baca Juga:

BNPB Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Logistik

Lebih lanjut, Maruarar mengungkapkan bahwa dari total kuota 2.000 rumah subsidi untuk pegawai Kemendagri, sebanyak 1.190 pegawai telah mendaftarkan diri untuk memanfaatkan KPR FLPP. Sebanyak 50 orang di antaranya telah berhasil melakukan akad kredit dan mendapatkan rumah subsidi.

“Kementerian PKP dan Kemendagri telah berkolaborasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi. Kali ini, pegawai Kemendagri juga mendapatkan akses yang lebih mudah melalui KPR FLPP,” katanya.

Ia juga memuji kinerja Mendagri Tito Karnavian yang telah memberikan dukungan kebijakan pro-rakyat untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

KPU Ingatkan Penyelenggara PSU Barito Utara untuk Tegas Jalankan Proses Pemungutan Suara

Dalam program tersebut, pemerintah memberikan intervensi positif dalam bentuk pendanaan pembiayaan KPR FLPP. Kemendagri juga berkontribusi dengan menggratiskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dari yang sebelumnya memakan waktu 45 hari menjadi hanya 10 hari.

“Program ini tentunya dikawal langsung oleh Kemendagri. Kebijakan pro-rakyat ini tidak akan berhasil tanpa pengawasan ketat dari Mendagri. Terima kasih atas dukungannya yang luar biasa,” ungkap Maruarar.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyatakan rasa syukurnya atas dukungan Kementerian PKP dalam memfasilitasi KPR FLPP bagi pegawai Kemendagri.

Baca Juga:

Langgar Izin Tinggal, Seorang WNI Asal Pakistan Dideportasi dari Kediri

Tito bahkan meminta seluruh pimpinan Eselon I untuk mendata pegawainya yang belum memiliki rumah, agar bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi.

“Ternyata banyak ASN di Kemendagri yang belum memiliki rumah. KPR FLPP bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk memiliki rumah subsidi. Selain itu, Presiden Prabowo dalam rapat kabinet kemarin juga mengapresiasi kinerja Kementerian PKP yang telah bekerja dengan baik dan berada di jalur yang tepat,” tambah Tito.***

Baca Juga:

Dua Eks Tentara Israel Diduga Kelola Vila Mewah di Bali, Ini Respon Pemerintah