Mensos Paparkan Strategi Bansos Tepat Sasaran dan Sekolah Rakyat ke DPR RI

KLIKWARTAKU – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI untuk membahas laporan keuangan Kementerian Sosial 2024, realisasi anggaran 2025, serta rencana kerja dan pagu indikatif 2026.

Gus Ipul menyampaikan bahwa hingga Juni 2025, realisasi belanja Kementerian Sosial mencapai angka signifikan. Belanja non-bansos terealisasi lebih dari Rp1 triliun (33,37 persen), sedangkan belanja bantuan sosial telah mencapai lebih dari Rp40 triliun (53,50 persen).

Kebijakan belanja 2026 akan fokus mendukung pembangunan nasional sesuai arahan Presiden, khususnya penguatan pendidikan dan kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan sekolah rakyat.

Baca Juga:

Indonesia Airlines Belum Boleh Beroperasi, Ini Alasan Kemenhub

Menteri Sosial menekankan tiga strategi utama dalam penyaluran bantuan sosial yaitu melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan rehabilitasi sosial, memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memperkuat sinergi program dan digitalisasi penyaluran bantuan, serta mendorong bantuan sosial yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dengan percepatan graduasi penerima menuju kemandirian melalui program pemberdayaan.

Gus Ipul juga mengungkapkan pagu indikatif Kementerian Sosial 2026 sebesar Rp76,04 triliun, turun 4,47 persen dari pagu 2025 yang mencapai Rp79 triliun. Anggaran tersebut terbagi untuk Program Perlindungan Sosial lebih dari Rp75 triliun dan Program Dukungan Manajemen sekitar Rp768 miliar.

Namun, pagu ini belum mencakup kebutuhan mendesak seperti penanganan bencana, bantuan lansia dan penyandang disabilitas, serta program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Sosial mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun, yang dialokasikan ke berbagai direktorat dan unit kerja.

Baca Juga:

Pemerintah Pastikan Sok Beras Nasional Aman

Di akhir rapat, Gus Ipul menyampaikan terima kasih atas dukungan dan masukan dari Komisi VIII DPR RI yang memperkuat kinerja Kementerian Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik.