Mendagri Ingatkan Pemda Jangan Biarkan Inflasi Tinggi Terus Berlanjut
KLIKWARTAKU – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak membiarkan laju inflasi yang tinggi terus terjadi. Ia menegaskan, inflasi yang tak terkendali akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Inflasi tinggi menyebabkan harga barang melambung dan sulit dijangkau konsumen. Ini bisa disebabkan gangguan distribusi akibat cuaca, kenaikan tarif angkutan, atau penimbunan pangan,” ujar Tito, Rabu 24 September 2025.
Tito meminta kepala daerah yang mencatat inflasi di atas rata-rata nasional agar segera melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, dan asosiasi pengusaha. Ia menekankan pentingnya identifikasi penyebab inflasi, agar solusi yang diambil tepat sasaran.
Menurut Tito, inflasi tahunan nasional saat ini berada di angka 2,3 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5 persen ±1 persen.
“Angka ini tergolong baik. Tapi inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Bila terlalu rendah, petani, nelayan, dan pelaku industri bisa merugi karena harga jual tak menutupi biaya produksi. Sebaliknya, inflasi tinggi memberatkan konsumen,” jelasnya.
Namun, Mendagri mencatat masih ada sejumlah daerah dengan inflasi di atas 3,5 persen, antara lain Sulawesi Barat, Riau, Aceh, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.
Beberapa daerah merespons cepat arahan Mendagri dengan menyiapkan langkah konkret.
Di Kota Tanjungpinang, Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Elfiani Sandri menekankan pentingnya peran aktif perangkat daerah. Ia menyebut, pemantauan harga dan evaluasi rutin terus dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas ekonomi.
Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Harisson menyatakan siap menindaklanjuti instruksi Mendagri. Ia menyoroti tiga komoditas utama penyumbang inflasi di wilayahnya, yakni cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
“Koordinasi dengan kabupaten/kota, Bulog, Satgas Pangan, dan pelaku usaha sangat penting. Kami juga akan memanfaatkan Early Warning System (EWS) untuk mengantisipasi kenaikan harga sejak dini,” tegas Harisson.
Mendagri Tito berharap setiap pemda menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kestabilan harga di wilayah masing-masing. Ia menegaskan, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah demi menjaga kesejahteraan masyarakat secara merata.***
Kunjungi Medsos Klikwartaku.com
Klik di sini